Depok (ANTARA) - Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), dengan dukungan dari Global Health Advocacy Incubator (GHAI), menyelenggarakan Dialog Kebijakan bertajuk “Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) di Indonesia: Analisis Kebutuhan Biaya dan Arah Strategis Masa Depan.”
Hadir berbagai pemangku kepentingan kunci lintas sektor, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional, guna memperkuat koordinasi, pertukaran perspektif, serta penyelarasan kebijakan terkait penguatan sistem CRVS di Indonesia.
Di Indonesia, fungsi Civil Registration (CR) dan Vital Statistics (VS) tidak terintegrasi dalam satu institusi.
CR dikelola oleh Ditjen Dukcapil di tingkat pusat dan daerah, sementara VS sedang dalam masa transisi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai institusi utama, setelah sebelumnya berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas.
Pembagian ini menyebabkan tantangan utama yaitu belum terbangunnya sistem pertukaran data CR-VS yang otomatis dan terintegrasi.
Baca juga: LD FEB UI rayakan hari jadi ke-61 dengan membahas pensiun sejahtera
Untuk itu, penguatan sistem secara menyeluruh diperlukan, namun tanpa analisis kebutuhan biaya yang terukur, upaya tersebut berisiko tidak konsisten, terfragmentasi, dan tidak berkelanjutan.
Pada forum ini, Turro Selrits Wongkaren, peneliti Lembaga Demografi menyampaikan temuan awal dari kajian CRVS Costing in Indonesia yang memiliki dua tujuan utama, yaitu mengestimasi biaya penyelenggaraan sistem CRVS di Indonesia serta menyusun skenario dan estimasi kebutuhan investasi untuk peningkatan sistem CRVS.
Sementara itu, Alfina Fasriani, Badan Pusat Statistik memaparkan kajian berjudul “Cost-Effectiveness of Vital Statistics Systems in Indonesia: The Case for CRVS Investment”.
Kedua kajian tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran CRVS costing di Indonesia.
Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS, Teguh Sugiyarto menyampaikan bahwa CRVS bukan semata persoalan seberapa besar coverage-nya, tetapi juga mencakup kualitas data, konsep, klasifikasi, serta metode pengumpulan data agar data dapat diagregasi dan diturunkan menjadi indikator-indikator statistik yang sahih.
Baca juga: FEB UI dan Bank Sampah kolaborasi berdayakan perempuan Bekasi
Terkait tantangan, sejalan dengan paparan sebelumnya, kajian kebutuhan biaya—termasuk biaya pertemuan—menunjukkan bahwa isu yang muncul justru sederhana namun penting, yaitu pertemuan antar kementerian/lembaga diperlukan untuk memastikan keseragaman konsep, standar, dan komponen data yang dikumpulkan, serta meningkatkan kompatibilitas data antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan unit kerja.
Perwakilan UNESCAP memaparkan implementasi costing CRVS di berbagai negara. Ia menekankan bahwa CRVS telah menjadi prioritas kawasan Asia dan Pasifik sejak 2014. UNESCAP juga mendukung negara melalui pemantauan, asesmen, dan penguatan data, serta menegaskan investasi CRVS bersifat cost-effective dengan manfaat jangka panjang.
Mahdi Barouni, Senior Economist World Bank, berbagi pembelajaran dari pengalaman berbagai negara tentang bagaimana membangun sistem CRVS yang berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa penguatan CRVS bukan hanya soal pencatatan, melainkan juga soal mencakup perluasan akses layanan dan penyediaan data statistik hayati andal, sementara keberhasilan negara lain didorong oleh digitalisasi, integrasi fasilitas kesehatan, serta insentif dan aturan untuk pelaporan tepat waktu.
Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK menekankan pentingnya keterlibatan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengembangan dan pemanfaatan CRVS.
Baca juga: Doktor FEB UI sebut digitalisasi UKM masih pada tahap awal
Tantangan utama yang disoroti meliputi perbedaan regulasi, persyaratan, dan prioritas sektoral antar lembaga yang pada gilirannya berdampak pada perbedaan definisi operasional yang seringkali menghambat proses sinkronisasi data.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Dukcapil untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Salah satu contohnya adalah program layanan jemput bola yang didukung oleh World Bank di 12 provinsi dengan tingkat kepemilikan dokumen yang masih rendah.
Pada tahun ini, kegiatan tersebut dilaksanakan di 150 titik layanan.
Terakhir, pertemuan ini juga menghadirkan perspektif daerah, di mana Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri berbagi inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis kearifan lokal untuk menjawab tantangan implementasi dan penuaan penduduk.
