Beijing (ANTARA) - Pemerintah China mengaku tetap mendukung peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan multilateralisme meski Amerika Serikat (AS) mundur dari puluhan organisasi internasional dan badan di bawah PBB.
"Tidak peduli bagaimana situasi berkembang, China akan tetap berkomitmen pada multilateralisme, mendukung peran sentral PBB dalam urusan internasional, dan bekerja sama dengan komunitas internasional lainnya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan setara," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing Kamis.
Presiden AS Donald Trump, Rabu (7/1), menandatangani "Memorandum Kepresidenan" yang berisi arahan agar lembaga-lembaga pemerintah menarik diri dari 66 organisasi internasional yang menurutnya tidak lagi melayani kepentingan Amerika.
Memorandum tersebut memerintahkan semua departemen dan lembaga eksekutif AS untuk menghentikan partisipasi dan pendanaan terhadap 35 organisasi non-PBB, serta 31 entitas PBB, "yang operasinya bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan AS."
Gedung Putih berpendapat bahwa "penarikan ini akan mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang memajukan agenda global di atas prioritas AS."
"Ini bukan pertama kalinya AS menarik diri dari lembaga-lembaga tersebut. Pada kenyataannya, organisasi internasional dan lembaga multilateral bukanlah untuk mewakili kepentingan egois negara tertentu, tetapi untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama semua negara anggota," ungkap Mao Ning.
Berdasarkan alasan itulah, kata Mao Ning, sistem internasional yang berpusat pada PBB telah menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas global, mempromosikan pembangunan sosial ekonomi, dan melindungi hak dan kepentingan yang setara bagi semua negara selama lebih dari 80 tahun.
"Apa yang kita saksikan dalam lanskap internasional sekali lagi membuktikan bahwa sistem multilateral yang efektif dapat mencegah hukum rimba berlaku dan mencegah pendekatan 'siapa yang kuat dialah yang benar' mendominasi tatanan internasional. Inilah yang paling dibutuhkan sebagian besar negara, terutama negara-negara kecil dan kurang berkembang, saat ini," jelas Mao Ning.
Gedung putih dalam pernyataannya menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memulihkan "kedaulatan Amerika" dan untuk mengurangi pengeluaran pada lembaga-lembaga yang menurutnya "merusak kemerdekaan Amerika dan membuang-buang uang pembayar pajak."
Pemerintah AS berpendapat bahwa banyak organisasi yang menjadi sasaran "mengkritik kebijakan pemerintah, memajukan agenda yang bertentangan dengan nilai-nilai kami, atau menyia-nyiakan uang pembayar pajak dengan berpura-pura menangani isu-isu penting tetapi tidak mencapai hasil nyata apa pun."
Gedung Putih menyebut akan mengalihkan sumber daya ke prioritas domestik, termasuk "infrastruktur, kesiapan militer, dan keamanan perbatasan, serta bertindak cepat untuk melindungi perusahaan-perusahaan Amerika dari campur tangan asing."
Di antara penarikan yang paling menonjol itu adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), perjanjian yang mendasari negosiasi iklim global dan Perjanjian Paris.
Pemerintahan juga mengakhiri dukungan AS untuk Dana Kependudukan PBB (UNFPA), yang menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh dunia dan telah lama menghadapi penentangan dari Partai Republik.
Penarikan diri sebelumnya dilakukan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, UNESCO, dan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Di luar PBB, Washington juga akan meninggalkan beberapa badan keamanan, demokrasi, dan kerja sama regional, termasuk Forum Kontraterorisme Global, Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, dan Kemitraan untuk Kerja Sama Atlantik.
Organisasi-organisasi lainnya sebagian besar merupakan badan teknis, penelitian, perdagangan, dan budaya, dengan banyak yang terkait dengan kebijakan lingkungan, sumber daya alam, tenaga kerja, pendidikan, atau koordinasi data.
Kebijakan pemerintahan Trump ini pun berlaku untuk Universitas PBB, Organisasi Kayu Tropis Internasional, Komite Penasihat Kapas Internasional, dan beberapa kelompok studi ilmiah dan industri.
Pemerintahan AS mengatakan entitas-entitas tersebut berlebihan, tidak efektif, atau tidak selaras dengan prioritas AS, dan dana akan dialihkan ke inisiatif domestik dan strategis.
Baca juga: Pemerintah China dukung Dewan Keamanan PBB lakukan rapat darurat bahas soal Venezuela
Baca juga: Sekjen PBB sebut aksi militer AS terhadap Venezuela mengkhawatirkan
