Jakarta (ANTARA) - Sektor manufaktur, yang merupakan penopang utama perekonomian dan penyedia lapangan kerja terbanyak atau sektor intensif tenaga kerja, terus dilemahkan oleh serangkaian kendala struktural.
Permasalahan ini meliputi fluktuasi harga bahan baku impor akibat gejolak nilai tukar rupiah, beban operasional yang membengkak (termasuk logistik dan energi), hingga tekanan pasar yang tak terhindarkan dari produk ilegal yang masuk dengan harga predatory.
Kelemahan ini diperparah oleh kenyataan bahwa mayoritas pelaku usaha lokal masih terjerat dalam lingkaran kesulitan modal, menghadapi tumpukan regulasi yang membingungkan, dan ketidakpastian dalam proses perizinan.
Meskipun Indonesia telah memiliki 175 Zona Manufaktur, sebagaimana tercatat dalam laporan Ditjen KPAII Kementerian Perindustrian kepada DPR RI, optimalisasi kawasan tersebut terhambat oleh minimnya infrastruktur pendukung di luar zona industri.
Persoalan fundamental tentang kompetitivitas industri nasional yang telah mencapai titik kritis menjadi agenda utama yang disuarakan kembali di lingkungan legisatif setelah menerima masukan dari berbagai asosiasi.
Oleh karena itu, strategi paling realistis saat ini adalah mengubah paradigma: Dari berfokus pada penciptaan ekosistem baru menjadi penguatan dan perlindungan lingkungan usaha yang sudah mapan. Itu diwujudkan melalui peningkatan pertahanan digital pasar, penjaminan modal kerja pro-Industri Kecil Menengah (IKM), dan penataan ulang tata niaga bahan baku domestik.
Jika pemerintah gagal merespons tantangan ini melalui solusi yang pragmatis dan hemat biaya, bukan lagi sekadar wacana pembangunan infrastruktur bernilai triliunan, maka harapan untuk mewujudkan sektor penyerap tenaga kerja yang tangguh hanya akan berakhir sebagai ilusi di tengah ancaman defisit perdagangan yang kronis.
Kita tidak butuh kebijakan tambal sulam yang hanya memindahkan beban dari satu institusi ke institusi lain. Solusi harus difokuskan pada titik nyeri pelaku IKM—yaitu beban operasional yang melambung dan kurangnya perlindungan pasar.
Pendekatan yang paling efektif haruslah bersifat konstruktif, mengejar solusi cepat (low-hanging fruit), dan secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui sektor industri berbasis sumber daya manusia.
Meskipun ide-ide besar seperti pembentukan dana abadi negara atau proyek infrastruktur berskala masif terdengar ambisius, implementasinya menghadapi kendala anggaran yang besar dan dampak jangka panjang yang belum pasti terhadap daya beli masyarakat.
Inilah mengapa solusi haruslah konstruktif, berbiaya rendah, dan realistis. Tiga pilar solusi yang harus diutamakan, yaitu peningkatan pertahanan digital pasar, penjaminan modal kerja pro-IKM, dan penataan ulang tata niaga bahan baku domestik. Inilah fondasi paling kokoh untuk menjaga keunggulan kompetitif dan menggerakkan roda ekonomi nasional.
Integrasi data mikro
Salah satu lubang terbesar dalam upaya menjaga sektor intensif tenaga kerja adalah pengawasan yang tidak fokus dan lemahnya integrasi data.
Kebijakan cerdas harus memanfaatkan keunggulan teknologi untuk menyelesaikan dualitas masalah masuknya produk non-prosedural dan kompleksitas perizinan secara simultan.
Langkah strategis pertama adalah menerapkan Smart Import Watchlist. Sistem ini, sesuai usulan kajian logis, menggunakan analisis data canggih untuk membatasi pengawasan ketat hanya pada jalur impor yang secara faktual terbukti paling merusak IKM padat karya (termasuk tekstil, sepatu, mainan, serta makanan dan minuman).
Dana yang berhasil dikumpulkan dari penertiban produk ilegal harus diubah menjadi subsidi tarif energi atau keringanan sertifikasi bagi IKM yang terbukti patuh pada regulasi dan berorientasi ekspor.
Dengan cara ini, penindakan barang selundupan secara langsung menjadi sumber pendanaan untuk meningkatkan kekuatan bersaing IKM domestik.
Selanjutnya, negara harus memberikan kepastian perizinan bagi IKM. Banyak asosiasi, seperti terungkap dalam Laporan Singkat RDP DPR RI dengan Dirjen IKMA, mengeluhkan mahalnya biaya sertifikasi SNI dan TKDN untuk usaha menengah.
Solusinya adalah menjamin ketepatan waktu perizinan dasar dengan standar ketat, misalnya jaminan 1-3-7, yang menjanjikan pembebasan biaya administrasi jika batas waktu layanan gagal dipenuhi.
Jaminan ini diikuti oleh diskon biaya sertifikasi SNI dan TKDN In-Situ, di mana audit dilakukan secara kolektif di dalam klaster atau Sentra Produksi Terpadu untuk memangkas beban biaya per unit IKM.
Lebih lanjut, Mandatory Local Content Tagging pada platform e-commerce akan memberikan visibilitas kepada produk IKM, sekaligus mengedukasi konsumen untuk mendukung produk dalam negeri.
Jaminan akses domestik
Kekuatan kompetitivitas industri padat karya sangat bergantung pada akses dan stabilitas harga bahan baku. Selama ini, banyak IKM (seperti alas kaki, perhiasan, dan kosmetika) menghadapi beban finansial yang melonjak akibat kebergantungan pada bahan baku impor yang tinggi.
Hal ini membuat margin keuntungan mereka rentan terhadap ketidakstabilan nilai mata uang, sebagaimana diuraikan dalam jurnal berjudul Analisis Daya Saing Sektor Industri Prioritas Indonesia.
Kebijakan yang paling mendesak adalah penetapan Jaminan Akses Bahan Baku DMO (Domestic Market Obligation) Selektif.
Kewajiban Pasokan Domestik Terbatas ini harus diterapkan secara bijaksana pada bahan baku tambang atau komoditas yang tersedia melimpah secara domestik dan merupakan kebutuhan primer IKM, contohnya emas untuk industri perhiasan, sesuai desakan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI).
Penegakan Kebijakan Prioritas Bahan Baku Lokal ini akan mengurangi risiko biaya produksi yang disebabkan oleh gejolak nilai tukar rupiah, sehingga meningkatkan kapabilitas pasar IKM secara fundamental.
Kebijakan ini harus ditopang oleh Subsidi Tarif Energi Khusus yang dikhususkan bagi tenan Gugus Industri Padat Karya yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penggunaan TKDN, untuk menekan harga jual produk mereka.
Di bidang pembiayaan, solusi untuk mengatasi kesulitan modal IKM adalah melalui Akselerasi Digital Factoring dan Supply Chain Financing.
Skema ini memungkinkan IKM memperoleh dana tunai cepat (cash flow) dari tagihan (faktur) kepada pembeli besar atau eksportir, dengan jaminan pinjaman berdasarkan Purchase Order (PO) atau kontrak yang valid, bukan hanya berdasarkan jaminan aset fisik.
Opsi realistis ini, yang diimplementasikan melalui kerja sama perbankan/fintech dan skema penjaminan pemerintah, memberikan likuiditas krusial dan meminimalkan risiko piutang.
Akselerasi modal kerja ini sangat vital untuk mendorong IKM padat karya meningkatkan kapasitas produksi, yang juga mendukung pemenuhan kebutuhan volume besar untuk program-program nasional seperti program Makan Bergizi Gratis.
Membangun kekuatan bersaing industri nasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak demi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan rakyat.
Solusi cerdas tidak terletak pada proyek mercusuar yang mahal, melainkan pada aksi yang presisi dan berdampak langsung pada pengurangan biaya operasional IKM dan pengamanan pasar domestik.
Penerapan Smart Import Watchlist, Subsidi Tarif Energi Terukur, dan Jaminan Akses DMO Selektif adalah langkah-langkah nyata dan konstruktif.
Kebijakan ini akan menstabilkan biaya input IKM, mendorong ekspansi sektor padat karya, dan pada akhirnya, memperkuat benteng industri rakyat melawan dinamika pasar global.
*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati industri strategis dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI
