Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang menghasilkan kebijakan paket stimulus ekonomi dengan 8+4+5 program.
Seskab Teddy menjelaskan bahwa pertemuan itu diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin guna membahas program prioritas dan memastikan stimulus ekonomi.
"Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. Paket ekonomi itu terdiri dari 8 program akselerasi pada 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja," kata Seskab Teddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Teddy mengatakan stimulus ekonomi dan pelaksanaan program kerakyatan harus berjalan cepat dan memenuhi target yang direncanakan Pemerintah.
Paket stimulus ekonomi yang terdiri dari 8+4+5, terdiri dari 8 program akselerasi tahun 2025; 4 program pemerintah yang dilanjutkan pada 2026 dan 5 program penyerapan tenaga kerja.
Delapan program akselerasi tahun 2025, terdiri dari
1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduated 1 tahun)
2. Perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata, termasuk hotel, restoran dan kafe.
3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum
7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman, penyediaan tempat pemasaran dan Gig UMKM.
Kemudian, empat program paket ekonomi yang dilanjutkan tahun 2026, yakni:
1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di industri padat karya
4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk penerima Bukan Penerima Upah (BPU), termasuk ojol, ojek pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga.
Terakhir, pemerintah juga merilis lima program penyerapan tenaga kerja, yakni:
1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2. Replanting di Perkebunan Rakyat
3. Kampung Nelayan Merah Putih
4. Revitalisasi Tambak Pantura
5. Modernisasi Kapal Nelayan.
Baca juga: Paket ekonomi 8+4+5 buka lapangan kerja
Pemerintah meluncurkan Paket Ekonomi 2025 sebagai strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Dalam keterangannya di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paket tersebut terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program untuk penyerapan tenaga kerja.
Program Akselerasi 2025
Untuk Program Akselerasi 2025, salah satu program utama yang digulirkan yakni magang industri bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun.
Tahap awal ditargetkan mampu menyerap 20 ribu peserta, dengan fasilitas uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp198 miliar untuk program ini.
"Yang kedua mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah, yang kemarin sudah diberlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor parawisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552 ribu pekerja dan ini diberikan 100 persen PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025 atau tiga bulan. Anggarannya sebesar Rp120 miliar,” ujarnya.
Ketiga di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk periode Oktober-November 2025 dengan nilai Rp7 triliun.
"Pemerintah akan melakukan evaluasi pada bulan Desember guna mengukur optimalisasi realisasi dan keberlanjutan program," kata Airlangga.
Keempat, pemerintah juga meluncurkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, yang mencakup pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik.
Program itu menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran sebesar 50 persen selama enam bulan.
Melalui JKK, pekerja akan mendapatkan perlindungan berupa santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan sebesar Rp174 juta bagi dua orang anak.
Sementara melalui JKM, ahli waris juga akan berhak menerima santunan sebesar Rp42 juta.
Baca juga: Paket ekonomi 2025 dorong investasi
Kelima, pemerintah turut menurunkan bunga kredit perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate +5 menjadi BI rate +3 persen. Fasilitas tersebut bisa digunakan penerima manfaat untuk cicilan perumahan maupun uang muka (down payment).
Sementara itu, bagi para pengembang perumahan, bunga juga diturunkan dari BI rate +6 persen menjadi +4 persen, sehingga diharapkan dapat memperluas kesempatan pekerja dalam memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
“Ini seluruhnya juga diikuti dengan relaksasi SLIK OJK. Nah ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” kata Menko Airlangga menjelaskan.
Keenam, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan pada September-Desember 2025 dengan target 609.465 penerima manfaat, melalui anggaran Rp3,5 triliun dan Rp1,8 triliun.
Ketujuh, pemerintah mempercepat deregulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 terkait perizinan berusaha berbasis risiko dengan mengintegrasikan sistem Online Single Submission (OSS) dan memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang ditargetkan mencakup 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026.
Kedelapan, pemerintah juga menyiapkan program perkotaan melalui pilot project di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, untuk peningkatan pemukiman dan penyediaan ruang bagi gig ekonomi.
Program lanjutan 2026
Sejumlah insentif dipastikan berlanjut pada 2026, antara lain: Pertama, PPh Final 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun berlanjut hingga 2029.
Pada tahun 2025, alokasi anggaran telah disiapkan sebesar Rp2 triliun dengan jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 542 ribu, yang seluruhnya akan diatur melalui revisi Peraturan Pemerintah.
Kedua, perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata juga akan diberikan dengan estimasi anggaran Rp480 miliar bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
Kemudian ketiga, insentif PPh 21 DTP juga akan diberikan bagi pekerja industri padat karya, meliputi alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit, dengan target 1,7 juta pekerja dan alokasi anggaran sebesar Rp800 miliar yang telah disediakan pada tahun 2025.
Keempat, pemerintah juga akan memperluas program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, tidak hanya bagi pengemudi transportasi online dan ojek pangkalan, tetapi juga mencakup petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga dengan target 9,9 juta penerima manfaat dan anggaran sebesar Rp753 miliar.
Program penyerapan tenaga kerja
Airlangga menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi jantung dari paket ekonomi ini. Pemerintah menargetkan terbentuknya 80 ribu usaha baru melalui Program Koperasi Desa Merah Putih yang diproyeksikan menyerap 681 ribu tenaga kerja.
Selain itu, di sektor perikanan, revitalisasi tambak di kawasan Pantura dengan luas 20 ribu hektare diperkirakan mampu menyerap 168 ribu tenaga kerja.
Program tersebut juga akan ditopang dengan program modernisasi kapal yang mencakup pembangunan 1.000 kapal nelayan baru dengan estimasi penciptaan 200 ribu lapangan kerja, serta pengadaan kapal berkapasitas 30 gross tonage (GT) hingga 2.000 GT yang diperuntukkan bagi koperasi maupun pelaku usaha BUMN.
Di sektor perkebunan, program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan ditargetkan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.
Berbagai inisiatif tersebut akan diperkuat dengan paket penyerapan likuiditas yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Menteri Keuangan juga mengusulkan ada tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan Menteri PPN/Bappenas, beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program,” demikian Menko Airlangga.
Pandangan Ekonom
Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Andry Asmoro menilai paket stimulus ekonomi 8+4+5 dapat menyerap jutaan tenaga kerja baru, utamanya di sektor padat karya, informal, serta pedesaan.
Selain itu, paket stimulus tersebut juga akan membentuk fondasi lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan.
“Kombinasi stimulus tunai, insentif pajak, dan program padat karya akan menyerap jutaan pekerja baru di sektor pedesaan, informal, dan padat karya,” ujar Asmo, sapaannya, sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Seiring tambahan aliran dana langsung ke masyarakat, menurutnya, juga akan berdampak terhadap daya beli yang terjaga, terutama di kalangan kelompok rentan dan sektor padat karya.
Ia mengatakan, efeknya akan mampu menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka pendek, sekaligus menjaga sentimen positif di tengah ketidakpastian global.
“Insentif yang diperluas akan membantu menjaga daya beli rumah tangga dan mendukung sektor usaha padat karya tetap produktif,” kata Asmo.
Kemudian, lanjutnya, stimulus yang fokus pada sektor perdesaan dan perikanan akan memperluas basis produktivitas nasional.
Menurutnya, dukungan terhadap sektor itu akan meningkatkan kapasitas produksi domestik, memperluas nilai tambah industri, serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing ekspor dalam jangka menengah.
“Ini bukan hanya soal mengurangi pengangguran, tetapi juga membangun fondasi kapasitas SDM dan memperkuat ketahanan pangan ke depan,” ujar Asmo.
Selanjutnya, Ia mengatakan agenda deregulasi dan digitalisasi tata ruang akan turut memperbaiki iklim usaha, menurunkan hambatan birokrasi, serta mempercepat realisasi investasi yang lebih besar ke sektor riil.
Di sisi lain, Ia tetap mengingatkan pentingnya menjaga ruang fiskal agar pemerintah memiliki amunisi saat menghadapi ketidakpastian perekonomian di tingkat global.
“Namun, outlook defisit diperkirakan tetap di bawah 3 persen PDB (Produk Domestik Bruto), sehingga risiko makro relatif terkendali,” ujar Asmo.
Pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi 8+4+5, sebagai upaya untuk mendorong perekonomian nasional pada tahun 2025 dan 2026.
Pada sisa 2025, ada delapan program utama dengan total anggaran Rp16,23 triliun. di antaranya, program magang lulusan baru yang menargetkan 20.000 lulusan sarjana baru (fresh graduates) dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan.
Lalu, perluasan PPh 21 DTP bagi 552.000 pekerja sektor pariwisata, dan bantuan pangan bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Kemudian, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk 731.000 pekerja transportasi online, dan program padat karya tunai bagi 609.000 orang selama September-Desember 2025.
Selanjutnya, mempercepat deregulasi PP 28/2025 untuk perizinan berusaha berbasis risiko (OSS) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) digital di 50 daerah, serta menggarap program perumahan Badan Penyelenggara Jaminan Soisial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) dengan relaksasi bunga Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA).
Untuk DKI Jakarta, terdapat pilot project perkotaan senilai Rp2,7 triliun yang fokus pada peningkatan kualitas pemukiman dan dukungan ekonomi
Empat program berlanjut ke tahun 2026, di antaranya perpanjangan pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5 persen hingga 2029, insentif PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata dan padat karya, serta perluasan diskon iuran BPJS untuk 9,96 juta pekerja informal seperti petani dan nelayan.
Lebih lanjut, pemerintah juga merilis lima paket kebijakan khusus penyerapan tenaga kerja, diantaranya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan target serapan 1,38 juta pekerja pada 2025.
Lalu, Kampung Nelayan Merah Putih dengan potensi 200.000 pekerjaan, revitalisasi tambak pantura (168.000 pekerja), modernisasi kapal nelayan (200.000 pekerjaan), serta replanting (penenaman kembali) 870 ribu hektare perkebunan.
Selain penciptaan kerja, stimulus diarahkan pada transformasi struktural di sektor perumahan, pangan, perikanan, dan perkebunan.
Pemerintah menyiapkan plafon kredit perumahan senilai Rp117 triliun untuk 320.000 rumah, modernisasi 1.000 kapal perikanan senilai Rp48 triliun, serta pembangunan tambak udang terintegrasi 1.361 hektare.
