Moskow (ANTARA) - Komisi Eropa mengajukan proposal aturan “Schengen militer” untuk mempercepat pergerakan personel dan peralatan militer di wilayah negara-negara Uni Eropa, baik dalam situasi damai maupun keadaan darurat.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, Rabu (19/11).
“Mobilitas militer adalah prioritas utama untuk memperkuat pertahanan Eropa, dan karena itu kami mengadopsi paket mobilitas militer hari ini. Tujuan kami adalah menciptakan Schengen militer, di mana pasukan dan perlengkapan Eropa dapat bergerak cepat dan aman melintasi perbatasan kami,” ujar Virkkunen dalam sebuah konferensi pers.
Komisi Eropa menyatakan bahwa hambatan regulasi terkait mobilitas militer akan dihapuskan dengan batas maksimal waktu pemrosesan tiga hari.
Virkkunen menambahkan bahwa Uni Eropa akan membentuk kerangka darurat berupa sistem respons mobilitas militer Eropa yang dipercepat, untuk mempercepat prosedur dan memberikan akses prioritas terhadap infrastruktur yang mendukung operasi angkatan bersenjata dalam konteks Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Komisioner Uni Eropa untuk Transportasi Berkelanjutan dan Pariwisata, Apostolos Tzitzikostas, mengatakan bahwa Uni Eropa berencana mengalokasikan dana 100 miliar euro atau sekitar 115,9 miliar dolar AS ( sekitar Rp1.936,5 triliun) untuk membangun 500 titik infrastruktur strategis pada 2030.
Agenda Readiness 2030, menurut dia, menegaskan bahwa seluruh proyek tersebut harus diselesaikan sebelum akhir dekade ini.
“Kami memperkirakan pembangunan 500 hotspot membutuhkan sekitar 100 miliar euro, sehingga kita perlu mulai berinvestasi sekarang,” ujar Tzitzikostas.
Menurut pernyataan Komisi Eropa, inisiatif itu bertujuan untuk mempermudah pemindahan pasukan dan perlengkapan militer ke wilayah timur jika terjadi konflik dengan Rusia.
“Eropa harus belajar dari pengalaman Ukraina, memperkuat ketahanan, dan membangun ekosistem pertahanan baru yang menyatukan pelaku industri, inovator, dan komunitas teknologi untuk menghadirkan kapabilitas secara lebih cepat dan efisien,” demikian pernyataan tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia menyatakan bahwa aktivitas NATO di perbatasan baratnya meningkat secara signifikan. NATO terus memperluas inisiatifnya dan menyebut langkah tersebut sebagai upaya “menahan agresi Rusia.”
Pihak berwenang Rusia berulang kali menyampaikan kekhawatiran atas peningkatan aktivitas blok militer-politik tersebut di Eropa. Kremlin menegaskan bahwa Rusia tidak mengancam siapa pun, tetapi tidak akan mengabaikan tindakan yang berpotensi membahayakan kepentingannya.
Sumber: Sputnik-OANA
