Kota Depok (ANTARA) - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Jawa Barat menerima masukan bidang pendidikan dan kesehatan dalam diskusi Kolaborasi Bareng Komunitas (Kongko) Pembangunan yang melibatkan pemerintah, lembaga filantropi, akademisi, dan komunitas.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Depok Tri Astuti Yuniretnowati melalui Diskominfo setempat, Rabu, mengatakan dari diskusi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk perencanaan Kota Depok tahun 2027 berdasarkan masukan dari semua unsur.
Forum diskusi menegaskan pentingnya penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia.
"Ini menjadi bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027," kata Tri Astuti.
Butir-butir kesepakatan bersama tersebut, antara lain soal pendidikan dan kesehatan yang merupakan hal esensial dan asasi, yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemerintahan.
Lembaga filantropi bidang zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta swasta dapat berkontribusi dan mengambil peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Kemudian, perlunya propaganda sosialisasi bahwa database kemiskinan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam pemberian bantuan bagi warga miskin, termasuk kebijakan universal health coverage atau cakupan kesehatan universal Kota Depok.
Selain itu, Kota Depok dapat menjadi kota pendidikan, bebas kemiskinan dan bebas pengangguran.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sekolah dan pendidik, peningkatan sumber daya literasi, serta peningkatan keterampilan kerja bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja maupun lembaga kursus.
"Juga adanya peningkatan metode belajar dengan dukungan lingkungan keluarga, sekolah dan pihak terkait lainnya," katanya.
Kesepakatan ini, menurut Tri Astuti, bukan hanya daftar program, tetapi komitmen bersama untuk membawa Kota Depok menuju arah yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih maju dalam pembangunan manusia.
Kota Depok pada 2024, mendapatkan penghargaan UHC Awards Kategori Pratama dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan capaian UHC yang menembus angka 103,13 persen dari total penduduk 1.941.360 jiwa.
Dalam bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Depok berada di angka 11,58 tahun, menunjukkan rata-rata lama pendidikan yang ditempuh oleh penduduknya.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok meningkat menjadi 84,04 pada tahun 2025, menunjukkan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
Tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 88,38 persen, namun lulusan SMK memiliki Tingkat Kesiapan Kerja (TKK) terendah, karena adanya ketidaksesuaian keterampilan dengan pasar kerja.
Pada akhir tahun 2024, tingkat pendidikan tinggi tercatat 14,52 persen dari penduduk Depok.
Penduduk Kota Depok yang lulusan perguruan tinggi tercatat paling banyak masuk dalam angkatan kerja. Pendidikan tinggi diyakini tidak hanya membuka peluang kerja yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kerja.
Baca juga: Disdik Depok: Sikap dan integritas guru jadi contoh pendidikan antikorupsi
Baca juga: Disdik Depok pastikan penggunaan anggaran pendidikan transparan dan akuntabel
