Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pakar menilai, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk merestrukturisasi utang yang selama ini membebani badan usaha milik negara (BUMN) anggota konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Hal ini menyusul komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil alih utang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung.
Pengamat BUMN Toto Pranoto, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menilai bahwa akar persoalan terletak pada struktur proyek yang membuat PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menanggung beban ganda yakni sebagai operator kereta sekaligus operator prasarana.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 sebenarnya memungkinkan pemisahan peran operator dan penyelenggara infrastruktur.
Baca juga: Rosan Roeslani sebut negosiasi soal restrukturisasi utang KCIC sedang berlangsung
Menurut Toto, jika pemerintah menggunakan dana APBN, maka dana tersebut seharusnya diarahkan untuk membentuk BUMN baru yang secara khusus menyelenggarakan prasarana kereta api, sehingga beban biaya infrastruktur dapat dikeluarkan dari struktur biaya KAI.
"Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan keuangan BUMN-BUMN yang terlibat dalam PSBI," tegas dia.
Meskipun Presiden Prabowo menyatakan kondisi keuangan proyek telah dipelajari dan “tidak ada masalah”, para ahli menilai persoalan utang yang ditanggung KAI dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tidak boleh diabaikan.
WIKA sendiri telah menggelontorkan modal konstruksi sekitar Rp5,9 triliun yang hingga saat ini belum dibayarkan, ditambah setoran modal Rp6,1 triliun, sehingga posisi keuangannya semakin tertekan.
Baca juga: Komisi VII DPR minta pemerintah bijak hapus utang UMKM
