Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, menyetujui rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 bersama Pemerintah Kota Bogor dalam rapat paripurna, Rabu.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menjelaskan bahwa penetapan KUA-PPAS 2026 merupakan tahapan penting sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ia mengatakan, penyampaian Rancangan APBD 2026 dijadwalkan akan dilakukan pekan depan dalam rapat paripurna berikutnya.
“Ini tentu bagian dari perjalanan menuju penyampaian RAPBD yang insya Allah nanti dijadwalkan pekan depan. Kami berharap kegiatan prioritas tetap bisa terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan memperhatikan efisiensi,” kata Adityawarman.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan komposisi KUA-PPAS 2026 yang mencakup pendapatan daerah sebesar Rp2,954 triliun, belanja daerah sebesar Rp3,057 triliun, dan pembiayaan daerah sebesar Rp102,502 miliar dengan total APBD sebesar Rp3,067 triliun.
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melakukan efisiensi pada sejumlah sektor dalam penyusunan KUA-PPAS 2026.
“Intinya memang harus ada efisiensi di berbagai sektor. Terutama pada pengadaan barang dan jasa, seperti alat tulis kantor, makan minum, bahkan kami juga meninjau opsi WFH sebagai bagian dari efisiensi,” ujar Dedie.
Ia menambahkan, langkah efisiensi dilakukan untuk mengoptimalkan ketersediaan anggaran dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baca juga: DPRD Kota Bogor salurkan bantuan untuk korban longsor Bondongan
Baca juga: Sinergi DPRD dan IWAPI Kota Bogor majukan ekonomi lokal
