Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan program penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati atau Biodiesel B50 mulai dijalankan pada semester II tahun 2026.
Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas, ingin mempercepat implementasi dari saat ini B40 menjadi B50. Saat ini, uji coba mandatori B50 masih dilakukan.
"B50 ini sekarang lagi diujicobakan. Insyaallah Di semester kedua akan kita implementasikan, dan kalau ini sudah kita lakukan maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan," kata Bahlil saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Baca juga: Kemendag nilai kebijakan B50 tidak mengganggu stok CPO untuk minyak goreng
Baca juga: Pemerintah terapkan mandatori penggunaan B50 untuk hentikan impor solar mulai 2026
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih harus impor solar sekitar 4,9-5 juta ton per tahun.
Namun jika B50 diimplementasikan, ia meyakini impor bahan bakar khususnya solar dapat ditekan, karena produksi BBM sudah tercukupi dengan bioetanol.
"Kalau (B50) ini sudah kita lakukan, maka Impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan karena sudah memenuhi semua antara produksi dalam negeri dicampur dengan bioetanol sudah bisa dicukupi," kata Bahlil.
Baca juga: ESDM: Implementasi biodiesel 50 perlu tambahan lahan sawit
Adapun Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020-2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS.
Dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai 10,84 miliar dolar AS hanya dalam satu tahun.
Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40 saat ini.
Pada 2025, impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau 10,58 persen dari total kebutuhan nasional.
Implementasi B50 akan menghilangkan ketergantungan tersebut dan menjadikan pasokan solar sepenuhnya berasal dari sumber daya domestik.
