Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengajak Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyambangi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk meninjau serapan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN.
BTN sejauh ini telah merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun, atau setara dengan 42 persen.
“Tapi Dirut BTN bilang akan percepat yang Rp15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” kata Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10) malam.
Meski demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui lebih rinci mengenai serapan dana pemerintah oleh BTN. Oleh karena itu, dia berencana menyambangi kantor BTN untuk berdiskusi secara langsung dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.
Baca juga: Menkeu Purbaya bertemu investor, jamin bikin ekonomi tumbuh lebih cepat
Baca juga: Menkeu Purbaya sebut rencana tarif 100 persen Trump barang asal China bisa untungkan RI
Dalam kunjungannya nanti, dia akan melibatkan perwakilan dari Danantara.
“Ke banknya saya nggak sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi, Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya (sidak) itu bukan hak saya, tapi saya kan pengawas Danantara,” tutur Purbaya.
Sementara itu, Dirut BTN Nixon LP Napitupulu tetap optimistis dana Rp25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.
Terkait serapan oleh BTN, nilai Rp10,5 triliun merupakan realisasi serapan hingga September 2025. Nixon menyebutkan nilai kredit yang di-reimburse itu baru sekitar Rp4,5 triliun.
“Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini,” jelas Nixon.
Baca juga: Menkeu janji evaluasi dana transfer ke Jakarta jika perekonomian sudah membaik
Lebih lanjut, dia menuturkan penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan, terutama kredit pemilikan rumah (KPR).
Secara prinsip, kata dia, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.
Di samping itu, penyerapan dana pemerintah oleh BTN juga terbilang masih dalam tahap awal seiring proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.
Sedangkan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), konsumer, hingga syariah.
“Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana Penempatan Uang Negara (PUN) yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” ujar Nixon.
