Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto mengusulkan empat poin penting yang harus dilaksanakan dalam reformasi kepolisian.
Sulis, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa poin penting pertama adalah Polri kembali kepada tugas konstitusional kepolisian.
“Mari kembalikan polisi itu kepada tugas konstitusionalnya, yaitu memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” katanya dalam kegiatan seminar nasional Ke Mana Arah Reformasi Kepolisian Saat Ini? di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.
Poin kedua adalah membangun budaya jujur secara kelembagaan dan individual. Poin tersebut, kata Sulis, dapat dilakukan dengan memberantas korupsi sejak dari proses rekrutmen polisi dan menerapkan tata kelola yang transparan serta akuntabel.
Baca juga: Guru besar FHUI paparkan peluang dan tantangan KUHP Nasional di Unej
Baca juga: Dies Natalis ke-100, FH UI pertahankan sebagai pendidikan hukum terbaik di Indonesia
Menurutnya, saat ini dibutuhkan tokoh-tokoh yang jujur di dalam kepolisian.
“Kita semua merindukan tokoh-tokoh seperti Pak Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan banyak lagi tokoh-tokoh lain di kepolisian,” katanya.
Poin ketiga adalah membangun budaya hukum yang semakin mendekatkan polisi dan masyarakat.
Sulis mengatakan, apabila aparat penegak hukum, termasuk polisi, ingin dekat dengan masyarakat, maka harus melepaskan terlebih dahulu atribut resmi agar bisa diterima dengan mudah.
“Kita harus mengerti apa yang berlangsung di masyarakat itu, apa yang boleh dan tidak boleh. Setelah kita tahu masalahnya, baru kita pakai lagi seragam,” katanya.
Baca juga: Dies Natalis FH UI gelar Talkshow Satu Abad Berkosntribusi dalam Hukum Indonesia
Poin keempat adalah mereformasi kurikulum pendidikan hukum di sekolah kepolisian dengan mendekatkan hukum dan masyarakat.
Menurutnya, pendidikan kepolisian jangan hanya menggunakan studi doktrin dan studi dogma dalam lingkaran hukum, tetapi juga menerapkan studi hukum interdisiplin yang disebut sebagai studi sosio-legal.
“Kita harus mulai mengajarkan kepada para polisi itu bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, bagaimana masyarakat merespons hukum dan mereka bahkan punya kapasitas untuk bikin hukum sendiri ketika hukum negara tidak adil, dan di sinilah payung ada studi sosiologi hukum, antropologi hukum,” katanya.
