Kota Bogor (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cijayanti 2 Desa Cijayanti, Kabupaten Bogor, sejak beroperasi 15 September lalu, tidak ada keluhan atas kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
SPPG Cijayanti 2 di Kecamatan Babakan Madang setiap hari menyajikan sebanyak 3.297 porsi kepada para siswa di 23 sekolah tingkat SD hingga SMA sederajat dan posyandu bagi ibu hamil serta anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Kepala SPPG Cijayanti, Savira Hazra dalam wawancara dengan Antara di Bogor, Kamis, mengaku bersyukur sejak beroperasi 15 September lalu, seluruh proses, dari pemilihan dan pengadaan bahan baku hingga evaluasi setelah menu MBG terdistribusi ke para penerima manfaat Program MBG, seluruhnya berjalan sesuai perencanaan untuk pelayanan yang baik dan lancar.
"Alhamdulillah, tidak ada kekurangan, tidak ada keterlambatan," kata Savira.
Baca juga: SPPG Tanah Baru 01 Kota Bogor pastikan menu MBG higienis
Pihaknya selalu menanyakan kepada pihak-pihak penerima manfaat mengenai kualitas menu dan layanan yang diberikan oleh SPPG Cijayanti 2.
Di Desa Cijayanti terdapat tiga SPPG, yakni SPPG Cijayanti Babakan Madang 2 yang telah beroperasi lebih dari delapan bulan. Kemudian, SPPG Cijayanti 2 yang beroperasi sejak 15 September lalu, dan SPPG Kementerian Polkam yang peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan oleh Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus pada 7 Agustus 2025, dan ditargetkan selesai setelah 45 hari pembangunan.
Savira menyatakan bahwa keberadaan SPPG Cijayanti juga membawa manfaat bagi warga setempat, menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut, dan bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih serta sejumlah UMKM dalam pengadaan bahan baku, serta peralatan atau kelengkapan SPPG.
Ia menyebutkan sebanyak 47 petugas yang bekerja di SPPG Cijayanti dan sebagian merupakan warga setempat, sehingga membuka lapangan kerja baru untuk bekerja di SPPG Cijayanti maupun untuk para pemasok bahan baku kepada SPPG.
Baca juga: Polri bangun 10 dapur MBG di Bogor untuk layani hingga 20 ribu penerima manfaat
Savira memastikan dari awal penyiapan penyajian menu MBG, dari pemilihan bahan baku berasal dari bahan-bahan yang bagus dan segar. "Prosesnya juga harus higienis," katanya.
SPPG Cijayanti bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih setempat dan pelaku UMKM dalam menyiapkan bahan baku.
Sementara dalam proses memasak hingga penyajian, katanya, juga dipastikan berjalan sesuai standar kebersihan dan keamanan agar menu tetap sehat dan higienis, dan dilakukan dengan melakukan sejumlah tes, termasuk tes organoleptik oleh ahli gizi.
Uji organoleptik meliputi penglihatan dengan mengevaluasi penampilan atau warna suatu produk, pengecapan dengan menilai profil rasa, termasuk rasa manis, asin, asam, pahit, dan gurih, serta sensasi lain seperti pedas. Kemudian, penciuman dengan menganalisis aroma atau bau, dan peraba dengan mengukur tekstur, termasuk faktor kekenyalan atau kerenyahan.
Menu yang disajikan setiap hari berbeda agar para penerima manfaat lebih variatif dalam menikmati MBG yang sehat dan bergizi. "Siklusnya tujuh hari sekali," katanya.
Baca juga: Presiden Prabowo kembali tinjau MBG secara mendadak di dua SD dan satu dapur di Kota Bogor
Savira mengatakan akan terus meningkatkan kualitas gizi dan keragaman menu MBG, termasuk membangun komunikasi yang lebih interaktif melalui media sosial agar tetap responsif.
Mengenai sejumlah kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat, Savira turut prihatin dan kejadian di lain daerah tersebut menjadikan dirinya untuk mawas diri dan makin meningkatkan quality control dari penyiapan bahan baku hingga setelah menu MBG terdistribusi dan dikonsumsi.
"Jangan sampai ada kejadian seperti itu," katanya.
Ia mengaku sependapat dengan perlunya evaluasi dari pemerintah terhadap SPPG, termasuk persyaratan bahwa SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), bahkan bersertifikat halal.
Mereka mengunjungi beberapa kawasan, salah satunya PT. Trinindo Internusa. Perusahaan ini merupakan salah satu dari lima smelter pengolahan pasir timah yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan berkekuatan hukum tetap.
Richard menjelaskan smelter tersebut nantinya akan diserahkan ke negara agar hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Selain mengunjungi PT. Trinindo Internusa, tim dari PKH juga sempat menertibkan perusahaan-perusahaan tambang ilegal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Richard berharap dengan adanya langkah tegas ini, seluruh pengusaha yang bergerak di bidang tambang agar tidak melanggar yang dapat berujung pada kerugian negara dan masyarakat.
