Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai kuota impor bahan bakar minyak (BBM) perlu dibatasi dan dikendalikan.
“Agar tidak makin melambung dan menggerus devisa negara. Saat ini impor minyak mentah kita mencapai hampir 1 juta barel per hari,” kata Tulus di Jakarta, Jumat.
Jika keran impor BBM terus bertambah, dapat berdampak negatif terhadap neraca perdagangan ekspor-impor Indonesia.
“Sebaiknya pemerintah tidak menambah kuota impor BBM, baik untuk BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta dan/atau Pertamina, dengan tujuan penghematan devisa negara,” ujarnya.
Selain itu, Tulus pun menyoroti kelangkaan produk SPBU swasta yang terjadi sejak pertengahan Agustus 2025.
Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
“Terkait permintaan tambahan kuota impor itu, logika kebijakan yang diusulkan Menteri ESDM bisa dimengerti, silakan minta tambahan kuota impor tapi via Pertamina,” ujar Tulus.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memberikan sinyal pemerintah tidak akan membuka tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk SPBU swasta.
Baca juga: Ini kata pengamat soal tambahan kuota pasokan BBM swasta
Baca juga: Menteri ESDM minta SPBU swasta gandeng Pertamina atasi kelangkaan BBM
