Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
"Apakah yang saya sampaikan terkait postur terbaru dalam forum ini dapat disetujui?" ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Raker Banggar DPR RI: Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN TA 2026 di Jakarta, Kamis.
"Setuju," sambut para peserta rapat yang terdiri dari anggota Banggar DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, perwakilan Bappenas, serta peserta rapat lainnya.
Pendapatan negara disetujui revisi menjadi Rp3.153,6 triliun untuk RAPBN 2026, atau selisih Rp5,9 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp3.147,7.
Penerimaan perpajakan disetujui revisi menjadi Rp2.693,7 triliun untuk RAPBN 2026, atau selisih Rp1,7 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp2.692,0 triliun.
Penerimaan pajak disetujui tidak ada revisi yaitu tetap senilai Rp2.357,7 triliun untuk RAPBN 2026.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai disetujui revisi menjadi Rp336 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp1,7 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp334,3 triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disetujui revisi menjadi Rp459,2 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp4,2 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp455,0 triliun.
Kemudian, belanja negara disetujui revisi menjadi Rp3.842,7 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp56,2 triliun dari rancangan sebelumnya Rp3.786,5 triliun.
Belanja pemerintah pusat disetujui revisi menjadi Rp3.149,7 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp13,2 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp3.136,5 triliun.
Belanja kementerian/lembaga (K/L) disetujui revisi menjadi Rp1.510,5 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp12,3 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp1.498,3 triliun.
Belanja non-KL disetujui revisi menjadi senilai Rp1.639,2 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp900 miliar dari rancangan sebelumnya senilai Rp1.638,2 triliun.
Transfer ke Daerah disetujui revisi menjadi senilai Rp693 triliun dalam RAPBN, atau selisih Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp650 triliun.
Di sisi pembiayaan, defisit disetujui revisi menjadi senilai Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam RAPBN 2026, dari sebelumnya senilai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
Keseimbangan primer disetujui revisi dengan desain defisit primer di angka Rp89,7 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp50,3 triliun dari rancangan sebelumnya di angka Rp39,4 triliun
Terakhir, pembiayaan anggaran disetujui revisi menjadi Rp689,1 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp50,3 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp638,8 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung menghadap Presiden Prabowo Subianto setelah mengikuti rapat perdananya dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Purbaya, yang tiba sekitar pukul 17.30 WIB, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, menyebut dirinya ingin melaporkan rencana perubahan beberapa pos anggaran yang diusulkan pemerintah kepada DPR.
“Di DPR masih ada beberapa perubahan anggaran, itu yang kita ajukan, dan kita akan laporkan seperti apa hasil sidang di DPR. Jadi, angkanya masih didiskusikan dengan Presiden,” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.
Menkeu Purbaya, yang baru dilantik dua hari lalu (8/9), menyebut tidak ada laporan yang secara khusus dipersiapkan kepada Presiden.
“Laporan kan di DPR, tadi ngomongin anggaran apa, beberapa yang mesti dilaporin ke Presiden. Aman sih,” ujar Purbaya.
Dalam rapat di DPR RI di Jakarta, Rabu pagi, Purbaya dan Komisi XI membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2026 yang nilainya mencapai Rp52,16 triliun.
Purbaya, dalam rapat yang sama, juga menyinggung soal Danantara dan agenda percepatan investasi, yang diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Ke depan, diharapkan kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta,” kata Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.
Kemudian, Purbaya, dalam paparannya, juga menyebut APBN secara paralel juga terus menggelontorkan dukungan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dukungan itu diarahkan untuk proyek-proyek prioritas yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan, di antaranya perumahan, infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
Purbaya kemudian juga menyatakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan APBN (RAPBN) 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.
Dari sisi komponen PDB, proyeksi investasi melambat dari 5,5 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Sebaliknya, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat dari 5,0 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Pun dengan ekspor yang naik dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen.
Adapun dari segi sektor, pertanian diperkirakan tumbuh 4,1 persen, manufaktur 5,2 persen, serta informasi dan komunikasi 8,0 persen pada tahun depan.
Bank Indonesia (BI) optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang tertuang dalam asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bisa dicapai dengan sinergi kebijakan pemerintah dan bank sentral.
“Kami all out. Dengan inflasi yang rendah, semua kebijakan kami adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja bersama DPD RI secara daring di Jakarta, Selasa.
BI sendiri memprakirakan ekonomi Indonesia pada 2026 tumbuh dalam kisaran 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.
Berdasarkan perhitungan bank sentral, ditambah dengan tren laju penurunan suku bunga acuan (BI-Rate), Perry mengatakan bahwa kecenderungan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan mencapai 5,3 persen.
Meski begitu, bank sentral optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,4 persen pada 2026 karena didukung dengan kebijakan fiskal serta mempertimbangkan berbagai kebijakan atau program yang dijalankan pemerintah untuk mendorong sektor riil.
“Tentu saja dengan didukung ekspor dan juga peningkatan sektor-sektor di dalam negeri, baik untuk perdagangan, transportasi, maupun jasa, juga industri makanan-minuman maupun juga sektor-sektor lain dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi kita,” kata Perry.
Adapun pada triwulan II 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 4,87 persen (yoy).
