Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengusulkan agar pemerintah berani mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen, sesuai amanat konstitusi dan kebutuhan di lapangan.
Menurut Ledia dalam TVR 120 yang dipantau di Jakarta, Selasa, peningkatan anggaran itu memungkinkan untuk dilakukan, karena UUD RI 1945 mengatur bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.
“Berani juga menambah (anggaran pendidikan). Kenyataannya masih ada yang kurang anggaran dari yang diperlukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ledia menyampaikan bahwa meskipun porsi anggaran pendidikan selalu diklaim memenuhi batas minimal 20 persen, pada praktiknya, kebutuhan sektor pendidikan belum sepenuhnya terakomodasi. Hal itu, terlihat dari masih adanya keterbatasan sarana prasarana, tenaga pendidik, serta program-program pendukung pemerataan kualitas pendidikan.
Ledia berharap alokasi anggaran dapat ditingkatkan melebihi 20 persen agar lebih berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional.
Diketahui pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen merupakan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD RI 1945. Pasal itu menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sementara di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dalam Pasal 49 disebutkan bahwa dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan anggaran pendidikan dijaga untuk tetap mencakup 20 persen dari APBN. Untuk RAPBN 2026, nilainya mencapai Rp757,8 triliun.
Rinciannya, belanja pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp253,4 triliun. Belanja ini ditujukan untuk tunjangan guru negeri/swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru.
Anggaran yang disalurkan melalui K/L, yaitu sebesar Rp243,9 triliun dan dibelanjakan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Penyaluran berikutnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menerima Rp223,6 triliun dari anggaran pendidikan. Penyaluran MBG melalui pos belanja pendidikan diarahkan untuk 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.
Terakhir, belanja pendidikan juga dialokasikan untuk pembiayaan sebesar Rp37 triliun. Pembiayaan ini disalurkan untuk berbagai program, seperti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 4.000 mahasiswa, 452 riset, serta 21 perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) eksisting dan 2 PTN BH baru.
Belanja pembiayaan juga digunakan untuk dukungan pendidikan 9 sekolah unggulan dan revitalisasi 11.686 sekolah.
Jangan bocor
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menterinya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan jangan lagi bocor karena pendidikan krusial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa sehingga Indonesia nantinya dapat mencapai visi menjadi negara maju pada 2045.
Di hadapan 2.000 lebih guru Sekolah Rakyat beserta kepala-kepala sekolahnya, Prabowo menyebut anggaran untuk pendidikan saat ini menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya sehingga penggunaannya perlu diawasi dan terus dijaga agar tidak menjadi sasaran korupsi.
"Pendidikan sangat-sangat penting. Walaupun kita sudah anggarkan pendidikan terbesar, kita harus menjaga anggaran itu tidak boleh bocor," kata Presiden Prabowo saat acara pembekalan kepada guru-guru Sekolah Rakyat di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Jumat.
Presiden kemudian menyebut para penerima APBN untuk belanja pendidikan di daerah-daerah paling mengerti bagaimana kebocoran itu bekerja, mengingat mereka sering kali menerima nominal yang tidak sesuai dengan perencanaan.
"Anggaran kita besar, tetapi masih besar pula kebocoran, kebocoran, kebocoran, saudara-saudara di daerah lebih tahu masalah ini daripada kami-kami di Jakarta. Kalian yang merasakan selalu anda dengar kan anggarannya sekian, kok sampai di saya sekian. Hangusnya di mana, menghilangnya di mana?" ujar Prabowo mengungkapkan rasa herannya.
Presiden kemudian menegaskan komitmennya untuk mencegah kebocoran uang negara itu kembali terjadi.
"Ini harus kita perbaiki," kata Presiden Prabowo.
Baca juga: Di hadapan guru, Prabowo singgung anggaran pendidikan bocor
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sesi jumpa pers minggu lalu (15/8) mengumumkan anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dari angka itu, sebanyak Rp401,5 triliun disalurkan untuk siswa dan mahasiswa melalui berbagai program, misalnya Bidik Misi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.
Kemudian, beasiswa LPDP sebesar Rp25 triliun untuk 4.000 mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun untuk 82,9 juta penerima, termasuk di antaranya anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Kemudian, anggaran pendidikan pada RAPBN 2026 juga dialokasikan untuk guru, dosen dan tenaga pendidikan dengan pagu senilai Rp178,7 triliun. Rinciannya, Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, TPG ASN daerah Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, Tunjangan Profesi Dosen (TPD) non-PNS Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen, dan TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp82,9 triliun.
Dalam bagian yang sama, sebanyak Rp150,1 triliun dianggarkan untuk sekolah/kampus, sementara Sekolah Rakyat dianggarkan sebesar Rp24,9 triliun, yang rinciannya Rp20 triliun untuk pembangunan sekolah baru di 200 lokasi, dan operasional sekolah di 200 lokasi sebesar Rp4,9 triliun.
Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dianggarkan sebesar Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi madrasah dan sekolah sebesar Rp22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp9,4 triliun untuk 201 PTN/lembaga, serta Sekolah Unggulan Garuda sebesar Rp3 triliun di 9 lokasi.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan kebocoran anggaran pendidikan dalam pidatonya di hadapan ribuan guru dan kepala Sekolah Rakyat di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, Jumat.
"Kita salah satu negara di dunia yang anggaran pendidikannya tertinggi di dunia, tapi masih besar pula kebocoran-kebocoran," katanya.
Kepala Negara menyebut para guru di daerah kerap merasakan langsung ketimpangan antara besarnya anggaran yang ditetapkan dengan realisasi yang sampai ke lapangan.
“Kalian yang merasakan. Anggarannya sekian, tapi kok sampai di saya sekian, hangusnya di mana? Menghilangnya dimana? Ini harus kita perbaiki,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga mencontohkan pengalaman India yang sempat mengalami masalah serupa.
Menurutnya, dari 100 rupee anggaran, dahulu hanya separuh yang sampai ke rakyat. Namun, kondisi itu kini membaik.
Ia mengatakan Indonesia juga harus mampu memperbaiki sistem agar setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar sampai kepada rakyat.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan komitmennya bersama jajaran menteri dan pimpinan TNI untuk bekerja sepenuhnya bagi kepentingan bangsa.
Ia menyebut ada segelintir pihak yang tidak senang melihat kebangkitan Indonesia, namun hal itu tidak akan menghentikan upaya pemerintah.
“Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Kita berada di jalan yang benar menuju kebangkitan Indonesia,” katanya disambut tepuk tangan guru.
Kepala Negara menambahkan, pendidikan menjadi kunci dalam menyiapkan generasi muda yang mampu mengelola kekayaan bangsa. Karena itu, anggaran pendidikan tidak boleh bocor.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasi kepada tim lintas kementerian yang telah berhasil merencanakan dan mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat hingga saat ini.
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun yang disebut terbesar sepanjang sejarah NKRI.
“Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Prabowo mewanti-wanti agar anggaran di sektor pendidikan itu harus diawasi agar tepat sasaran, seiring pemerintah meningkatkan kualitas guru hingga memperkuat pendidikan vokasi yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja.
Selan itu, ia mengatakan pemerintah menyiapkan beasiswa bagi para pelajar melalui program Indonesia Pintar pada 2026 untuk 21,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 1,2 juta mahasiswa.
“(Adapun) peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun,” kata Presiden.
