Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan program transmigrasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen melalui hilirisasi.
Program transmigrasi kini bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kehadiran negara dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru serta menjaga stabilitas di wilayah pinggiran dan perbatasan.
“Transmigrasi bukan hanya soal memindahkan penduduk. Ini adalah ikhtiar besar bangsa untuk menghadirkan keadilan, pemerataan, sekaligus menjaga kedaulatan,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard saat memberikan pembekalan bagi Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin.
Hilirisasi di sektor pertambangan, minyak dan gas (migas), pertanian, perkebunan, kehutanan, hingga kelautan membutuhkan ekosistem industri yang lengkap untuk berkembang, meliputi ketersediaan sumber daya manusia (SDM), riset dan teknologi, investasi, institusi, serta infrastruktur yang memadai.
Program transmigrasi dapat menjadi wadah penguatan SDM dan pengembangan teknologi di kawasan-kawasan yang memiliki potensi industri.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan pertumbuhan tinggi sekaligus inklusif dengan pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) per kapita mencapai 8.000 dolar AS (Rp130,04 juta, kurs = Rp16.255) pada 2029.
Wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua, ditargetkan menjadi mesin pendorong ekonomi baru dengan pertumbuhan mencapai 9-11 persen. Target tersebut diupayakan untuk tercapai melalui program transmigrasi.
Transmigrasi terbukti melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, contohnya Mamuju, ibukota Sulbar, dan Merauke, ibukota Papua Selatan.
Ia mengajak seluruh pihak untuk mendorong transmigrasi versi baru, Transmigrasi 4.0, yang didukung SDM unggul yang berbasis ilmu dan teknologi, sekaligus menekankan hilirisasi, inovasi, serta kemandirian energi, pangan, dan air.
Kolaborasi lintas sektor, penting, yang mana Bappenas akan menyiapkan arah kebijakan, Kementerian Transmigrasi memastikan regulasi dan infrastruktur, sementara pemerintah daerah, dunia usaha, hingga perguruan tinggi diharapkan mendukung lewat pendanaan, investasi, dan riset.
“Saya berharap rekan-rekan para (peserta) Ekspedisi Patriot 2025 menjadi pionir yang membawa ilmu, membawa semangat dan pengabdian ke masyarakat transmigrasi. Rekan-rekan adalah agen perubahan yang menyalakan obor pembangunan untuk masa depan Indonesia,” imbuh Febrian.
Program Ekspedisi Patriot tahun ini diikuti oleh 2.000 peserta yang diterjunkan untuk memetakan serta meriset potensi ekonomi di 154 kawasan transmigrasi. Anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan Ekspedisi Patriot tahun ini sekitar Rp176 miliar.
Katalis
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa program transmigrasi merupakan katalis untuk menghubungkan seluruh program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial (bansos), hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Banyak program yang dijalankan (oleh pemerintah), program transmigrasi adalah salah satu katalis untuk connecting all the programs (menghubungkan semua program) yang menjadi prioritas Presiden,” ujarnya saat memberikan pembekalan bagi Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di Jakarta, Senin.
Ia menuturkan, program transmigrasi saat ini dirancang untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Melalui integrasi dengan berbagai program prioritas pemerintah, transmigrasi diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem pembangunan yang inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan di daerah-daerah baru.
Suahasil pun meminta para peserta Program Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi (Kementrans) untuk memastikan bahwa program quick win pemerintah telah menjangkau masyarakat di kawasan-kawasan transmigrasi.
“Sudah ada MBG belum di (kawasan transmigrasi) sini? Sudah ada MBG belum di kabupaten ini? Sudah ada MBG belum di kecamatan ini? Kapan MBG-nya akan muncul? Berapa banyak (yang dibutuhkan)? Akan secepat apa (program tersebut) muncul?” katanya.
Tidak hanya program yang baru saja digagas oleh pemerintah, ia menyatakan bahwa implementasi program yang sudah lama dijalankan juga perlu dievaluasi, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).
Suahasil meminta Tim Ekspedisi Patriot untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH sudah mendapatkan hak mereka.
“Saya ingin Ibu dan Bapak sekalian melihat program itu semua di lapangan sebagai satu tim riset, the first ability is to connect the dots (kemampuan untuk mengaitkan dan menganalisa informasi). Bukan hanya sekedar melihat satu program secara kecil dan sempit,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menilai keberhasilan program transmigrasi dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa nantinya dapat berkontribusi meningkatkan reputasi Indonesia di tingkat internasional.
Kalau Indonesia punya reputasi, kita bisa ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Yang bisa mewujudkan ketertiban dunia adalah negara-negara yang punya reputasi.
Kawasan industri
Kementerian Perindustrian mendorong pembentukan sentra industri kecil dan menengah (IKM) di kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dalam pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Senin, menjelaskan salah satu strategi besar industrialisasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu membangun industri, mendukung pemerataan ekonomi melalui pengembangan industri rakyat dan industri kecil menengah berbasis perwilayahan industri.
Visi perwilayahan industri adalah menyeimbangkan pertumbuhan antara industri di Pulau Jawa dan luar Jawa.
"Tujuannya untuk menciptakan porsi pertumbuhan yang lebih berimbang," ujarnya.
Menurut Faisol, sentra IKM ini dapat dibentuk dalam klaster industri tertentu, baik dalam satu desa maupun beberapa desa yang saling berkaitan. Pembentukan ini akan didasarkan pada ketersediaan sumber daya alam dan manusia di wilayah tersebut, sesuai dengan persebaran Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).
Sentra IKM ini diharapkan dapat menjadi pemasok produk bagi kawasan industri besar, sehingga menciptakan ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan.
“Keberadaan kawasan industri berbasis industri besar dapat memperkuat ekosistem usaha di mana desa industri menjadi pemasok yang bisa menyediakan produk untuk digunakan di kawasan industri maupun stakeholder lainnya,” ucap Faisol.
Morowali di Sulawesi Tengah, yang dulunya merupakan tujuan transmigrasi, kini telah berkembang pesat menjadi kawasan industri besar. Dulu, Morowali hanya berpenduduk sekitar 2.000 orang. Kini, jumlah pekerjanya mencapai hampir 90.000 orang.
Sebelum ada kawasan industri, para transmigran di Morowali hanya mengandalkan pertanian dan perikanan. Namun, dalam 20 tahun, daerah tersebut bertransformasi menjadi pusat pengolahan sumber daya alam seperti nikel, alumina, dan gas. Para transmigran kini memperoleh banyak manfaat dari kegiatan industri ini, bahkan menjadi bagian penting dari pengembangannya.
Melalui pendekatan hilirisasi industri, ia menilai program transmigrasi dapat memperkuat rantai pasok bahan baku, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Faisol menyebut beberapa komoditas lokal yang memiliki potensi besar di kawasan transmigrasi antara lain kakao, kopi, sawit, karet, gula, dan jagung.
Untuk kakao, Faisol menyebut produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan nasional. Kakao dapat diolah menjadi pasta, bubuk, hingga produk kosmetik dan farmasi. Daerah potensialnya tersebar di Aceh, Sulawesi, dan Papua Barat.
Sementara untuk kopi, kopi Indonesia memiliki permintaan tinggi di pasar global. Kopi dapat diolah menjadi kopi bubuk instan hingga produk makanan dan perawatan tubuh. Daerah potensial kopi berada di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB.
"Hilirisasi menjadi salah satu sektor yang sangat erat kaitannya dengan transmigrasi.Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah hari ini pada dasarnya adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para transmigran bertahun-tahun lamanya," katanya.
