Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat dilantik pada 20 Oktober 2024 mengakui masih banyak kebocoran anggaran, penyelewengan, korupsi dan kolusi di antara pejabat politik dengan pengusaha nakal yang disebutnya sebagai “pengusaha tidak patriotik”.
“Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Janganlah kita takut untuk melihat realitas ini,” demikian Presiden.
Pidato tersebut menunjukkan animo besar Presiden Prabowo untuk keluar dari permasalahan korupsi yang sistemik di Indonesia.
Sebenarnya, selain KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung, salah satu elemen kunci dalam upaya pencegahan korupsi adalah Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas birokrasi dan melindungi keuangan negara dari kebocoran akibat penyalahgunaan wewenang.
Namun, keberadaan APIP masih kurang dikenal oleh publik, meskipun peranannya sangat penting. APIP merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan internal di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dalam menjalankan tugasnya, APIP berfungsi sebagai garda terdepan pencegahan korupsi. Mereka dapat mendeteksi indikasi awal penyimpangan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini sangat penting untuk meminimalkan potensi kerugian negara dan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sistem pengendalian intern disebutkan bahwa pengaturannya lebih jelas disusun dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP).
Sistem pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh staf untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang konsisten, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pasal selanjutnya menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Permasalahan di lapangan, penafsiran tentang lembaga mana saja yang dapat diaudit oleh aparat pengawasan intern pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), masih berbeda dengan yang ditentukan oleh peraturan pemerintah tersebut.
Contohnya, dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Secara eksplisit, ketentuan ini tidak menyebutkan lembaga non-kementerian lain sebagai objek pengawas intern pemerintah.
Beberapa contoh yang terjadi adalah bagaimana dengan keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apakah menjadi objek pengawasan atau tidak. Oleh karena itu, interpretasi yang berbeda muncul, ada yang menafsirkan bahwa BUMN juga termasuk dalam objek pengawasan, sementara juga ada yang berpendapat hanya instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang menjadi objek pengawasan.
Adanya multitafsir seperti ini perlu dilakukan evaluasi apa saja yang menjadi objek pengawasan yang dimaksud oleh pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang spip. Agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda, perlu menyebutkan secara eksplisit seluruh objek pengawasan sehingga nantinya tidak mengurangi kualitas pengawasan atau menghambat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.
Dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas, BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/Kota.
Hal tersebut diperlukan untuk menghindari disharmoni kewenangan antara BPKP dan inspektorat. Sebagaimana diketahui, saat ini ada beberapa instansi pengawas, yaitu BPK sebagai eksternal auditor, BPKP sebagai internal auditor.
Oleh karena itu, yang menjadi evaluasi adalah perlu dilakukan penegasan bagaimana bentuk koordinasi dengan SOP dan kewenangan yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara BPKP dan inspektorat/auditor internal pemerintah lainnya.
*) Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Alumni Kebangsaan Lemhannas RI, dan Penyuluh Antikorupsi, Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK
Baca juga: Komdigi perkuat sistem pengawasan internal dan reformasi tata kelola digital
