Jakarta (ANTARA) - Sebagai negara kepulauan yang terletak di sabuk tropis, fenomena bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor menjadi tantangan bagi bangsa ini untuk memperkuat mitigasi dan ketangguhannya.
Mitigasi yang tanpa jeda memastikan semua pihak terus bergerak maju mengoptimalkan seluruh potensi dan memastikan keselamatan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan tetap terjaga dalam harmoni dan keselarasan.
Dinamika alam yang kian dinamis, dengan tren variabilitas iklim global belakangan ini, menjadi momentum penting dalam memperkuat ketangguhan bangsa, ketangguhan yang juga harus tanpa jeda.
Seperti apa upaya memperkuat mitigasi dan resiliensi yang presisi? Tentunya memiliki banyak aspek, melibatkan banyak pihak, dan berbasis sains yang mutakhir.
Peneliti Ahli Utama bidang Hidrologi dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Dr Apip mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan perubahan iklim saat ini didominasi oleh faktor antropogenik, dengan indikasi peningkatan kejadian hujan ekstrem di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Dalam konteks sistem tata air ekosistem daratan, hujan ekstrem berperan sebagai komponen masukan utama yang berinteraksi dengan faktor biofisik seperti tanah, tutupan lahan, dan aktivitas manusia, sehingga menentukan kualitas proses hidrologi dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).
Setiap DAS memiliki karakteristik khas, daya dukung, dan tingkat resiliensi yang berbeda, yang semakin turun akibat aktivitas manusia, termasuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan.
Kombinasi antara peningkatan intensitas hujan ekstrem dan penurunan daya dukung serta resiliensi ekosistem DAS menjadi faktor kunci meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan risiko dan kerugian, baik material maupun nonmaterial.
Untuk itu, upaya mitigasi yang ada saat ini harus mampu mengimbangi laju perubahan kondisi cuaca ekstrem dan degradasi ekosistem DAS, sehingga diperlukan strategi mitigasi yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kajian ilmiah.
Tentunya, mitigasi bencana hidrometeorologi memerlukan komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan seluruh program implementatif secara terpadu pada setiap tahapan tata kelola risiko bencana, mulai dari kuantifikasi dan diseminasi risiko berbasis spasial yang mutakhir dan berkelanjutan.
Selain itu perlu juga upaya mitigasi struktural dan non-struktural, kesiapsiagaan, respons darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis skenario yang relevan.
Pendekatan ini perlu dibangun melalui kerangka kebijakan yang berdasarkan data ilmiah (science-based policy) dengan sistem tata kelola Daerah Aliran Sungai sebagai unit analisis utama dengan perumusan kebijakan dan program didasarkan pada hasil pengujian ilmiah.
Pengujian ilmiah yang dimaksud adalah yang mengintegrasikan solusi teknik sipil, bio-engineering (ekohidrologi), dan socio-engineering (sosiohidrologi). Seluruh desain teknis program mitigasi sudah seharusnya disusun secara presisi berbasis proses hidrologi dan hidrolika DAS yang utuh, bukan parsial atau sektoral.
Apip menyebutkan bahwa dalam konteks pengelolaan risiko banjir berbasis DAS, strategi mitigasi perlu diterapkan secara diferensial namun terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Itu artinya, wilayah hulu harus dipulihkan dan diperkuat fungsinya sebagai kawasan konservasi dan pengisian ulang air tanah. Sementara itu bagian tengah DAS diarahkan sebagai zona pengendali dan penunda limpasan melalui peningkatan kapasitas penyimpanan air, seperti reaktivasi dan penambahan situ, sumur resapan, hutan kota, serta ruang terbuka hijau.
Di wilayah hilir, khususnya kawasan perkotaan, fokus mitigasi diarahkan pada peningkatan dimensi dan kualitas jaringan drainase dan sungai, optimalisasi sistem polder, penerapan solusi integratif antara infrastruktur teknik misalnya pemanfaatan tanggul dan solusi berbasis alam (nature-based solutions) seperti pemanfaatan mangrove untuk mereduksi banjir rob.
Selain itu, perlu juga pendekatan humanis melalui pengembalian fungsi bantaran sungai sebagai ruang vegetatif. Dengan pendekatan ini, sistem DAS diharapkan mampu berfungsi secara lebih seimbang, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tekanan pembangunan dan perubahan iklim.
Keberlanjutan lingkungan
Terkait dengan mitigasi bencana hidrometeorologi, maka perlu adanya strategi yang diarahkan kepada kepentingan yang lebih jauh yaitu keberlanjutan hidup yang standard dengan ketersediannya unsur-unsur kehidupan yang memadai seperti ketersediaan oksigen, air, tanah, lingkungan yang sehat dan lestari.
Bagi Ketua Kelompok bidang Keilmuan Geologi Teknik, Hidrogeologi, dan Geologi Tata Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr Indra Permanajati, grand desain pembangunan sudah harus memasukkan keberlanjutan lingkungan sehat atau sustainable living.
Dengan komitmen seperti itu, maka semua proses pembangunan diarahkan menuju kegiatan yang ramah lingkungan (eco friendly). Kegiatan ini harus digaungkan secara masif dan menyentuh semua kehidupan masyarakat baik di desa maupun di kota-kota besar.
Menurut Dr Indra, sejalan dengan itu, kota-kota besar juga bisa menerapkan konsep pembangunan kota yang mengintegrasikan alam hutan dengan kehidupan perkotaan secara berkelanjutan. Kota-kota bisa mengembangkan ruang hijau, dan teknologi diarahkan untuk mendukung hal tersebut.
Melalui segala upaya untuk mencapai ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan upaya mitigasi yang komprehensif diharapkan dapat meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi.
Satu hal yang harus selalu diingat adalah bencana hidrometerologi sangat bergantung pada faktor manusia. Sehingga kebijakan harus sudah mempertimbangkan semua yang dilakukan masyarakat terhadap proses perubahan peradaban tersebut.
Namun yang juga paling penting adalah bahwa peradaban harus sudah diarahkan untuk menuju keberlanjutan lingkungan yang juga diselaraskan dengan pemanfaatan teknologi terkini.
Mari, bersama-sama wujudkan ketangguhan dan mitigasi yang tanpa jeda guna meminimalkan berbagai dampak bencana.
