Hulu Sungai Selatan observasi sebagai calon percontohan kabupaten antikorupsi 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan melakukan observasi sebagai calon percontohan kabupaten antikorupsi 2026 untuk tingkat nasional.

Bupati HSS Kalsel Syafrudin Noor di Kandangan, HSS, Selasa, menyampaikan, observasi ini menjadi bagian penting untuk proses penilaian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"Kita dari Pemerintah Kabupaten HSS memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui pembangunan budaya antikorupsi," ujarnya.

Syafrudin mengatakan, bangga HSS dipilih menjadi salah satu dari enam kabupaten/kota di Indonesia sebagai calon percontohan antikorupsi tahun 2026, sehingga seluruh pihak terkait harus benar-benar melaksanakan sesuai harapan.

Baca juga: Desa Jatireja Kabupaten Bekasi terpilih menjadi desa antikorupsi

Pembangunan budaya antikorupsi di pemerintahannya tambah dia, dilakukan melalui enam elemen utama, yaitu tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, peran serta masyarakat, serta penguatan kearifan lokal.

Syafrudin menyampaikan, sejumlah capaian indikator kinerja Pemkab HSS, pada tahun 2025 yang menunjukkan hasil positif, yakni diantaranya skor MCSP (IPKD) mencapai nilai 90 dengan capaian area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar 93,52 yang merupakan tertinggi di Kalsel, dan menempati peringkat ke-4 secara nasional.

Selain itu, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) mencapai 78,20, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meraih predikat A (Memuaskan), serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,31 dengan predikat Memuaskan.

Baca juga: KPK minta mahasiswa menjadi pelopor budaya antikorupsi

Pemkab HSS juga berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, sebanyak 12 kali berturut-turut.

"Membangun budaya antikorupsi tidak hanya berkaitan dengan capaian angka dan predikat, tetapi juga bagaimana nilai-nilai integritas dapat tertanam dalam perilaku ASN serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat," ucap Syafrudin.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, pihaknya terus memperkuat berbagai langkah strategis, di antaranya penguatan pengawasan internal melalui optimalisasi peran Inspektorat, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, penanaman nilai integritas kepada ASN, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), yang ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan oleh sejumlah kepala perangkat daerah.

Baca juga: Kejari Kabupaten Bekasi kampanye anti korupsi peringati hari antikorupsi sedunia

Kegiatan observasi tersebut dihadiri oleh Tim Observasi dari KPK RI, yaitu Ariz Dedy Arham selaku Ketua Tim Kabupaten/Kota Antikorupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Desi Arvati Sulastri dan Lidia Vega Randongkir selaku Analis Tindak Pidana Korupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat.

Turut hadir pula, perwakilan Inspektur Provinsi Kalsel, jajaran Pemkab HSS, Direktur PDAM Tirta Amandit, Direktur PT Bank Perekonomian Rakyat HSS, serta perwakilan masyarakat.