Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melakukan pembicaraan bilateral dalam rangka penguatan kerja sama ekspor impor produk halal kedua negara.
“Pertemuan ini penting dalam rangka memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia melalui sinergi di sektor industri dan perdagangan produk halal yang semakin produktif dan saling menguntungkan,” kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan di Jakarta, Minggu.
Pada pertemuan yang digelar di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia, tersebut, Haikal menyampaikan beberapa isu terkait.
Salah satunya adalah adanya kebutuhan mendesak akan 650 ribu metrik ton daging halal setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah dan mendukung program Presiden Prabowo Subianto melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Haikal juga menekankan pentingnya sertifikasi halal tidak hanya untuk produk sembelihan daging, tapi juga untuk produk lain seperti vitamin, obat-obatan dan kosmetik dan perawatan kulit, seiring waktu pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal 18 Oktober 2026.
“Sertifikasi halal merupakan simbol dari kualitas, kebersihan dan kesehatan suatu produk, bahkan juga mencerminkan kesejahteraan hewan dalam penyembelihan hewan yang sejalan dengan standar global WHO & FAO,” ujar Haikal.
Selain itu, BPJPH juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah diakui di Australia, guna menjaga standar dan mencegah persaingan tidak sehat. Di mana saat ini, terdapat 12 LHLN Australia yang diakui oleh BPJPH.
Pada pertemuan tersebut, Pemerintah Australia pun menegaskan komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.
Baca juga: Sertifikat halal bantu produk Indonesia ke pasar global
