Jayapura (ANTARA) - Pendidikan adalah hak fundamental bagi anak-anak di seluruh Indonesia termasuk Papua. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan demi masa depan mereka, tidak peduli dari latar belakang sosial, ekonomi, geografis, bahkan anak-anak berkebutuhan khusus (disabilitas).
Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Papua kini menghadirkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dengan harapan layanan tersebut dapat menjadi salah satu solusi agar anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Peran ULD sangat penting dalam mendukung para disabilitas memperoleh pendidikan inklusif di Provinsi Papua.
Sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di Provinsi Papua saat ini hanya ada tujuh, yakni Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) yang tersebar di Sembilan kabupaten/kota dengan total murid berjumlah 328 siswa. Tujuh SLB tersebut dua di Kota Jayapura, tiga SLB Biak Numfor, satu di Serui dan satu SBLN Waropen.
Sementara itu, jumlah guru ASN d tujuh SLB sebanyak 80 orang pada 2025, dan tahun ini akan ada empat orang guru yang pensiun sehingga nantinya tersisa 76 orang, sedangkan untuk guru honorer 24 orang.
Memang, idealnya setiap kabupaten kota memiliki SLB. Sedangkan ULD kini baru hadir di tingkat Provinsi Papua, sementara kabupaten/kota belum ada sehingga terus didorong agar menghadirkan layanan tersebut. Dengan begitu, diharapkan akan dapat mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus di Papua.
“Kehadiran ULD ini penting agar anak-anak di Papua mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan begitu tidak ada alasan untuk tidak bersekolah” Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Chistrian Sohilait.
Pemerintah yakin banyak anak-anak disabilitas yang ingin bersekolah, hanya saja mereka belum memahami bagaimana cara untuk bersekolah. Selain itu, masih ada orang tua yang kadang menganggap anak-anak berkebutuhan khusus tidak perlu sekolah, padahal pemikiran tersebut salah.
Pemikiran-pemikiran inilah yang harus diubah karena dalam undang-undang telah jelas bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk anak disabilitas seperti tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, tuna daksa dengan jenis tingkatan dari berat hingga ringan. Pemerintah yakin anak-anak berkebutuhan khusus yang terus diasah kemampuannya akan menjadi anak-anak yang juga bisa berprestasi.
Sebab, tidak semua anak-anak berkebutuhan khusus itu lemah. Mereka memiliki pola pikir yang sama dengan anak-anak normal lainnya sehingga tinggal bagaimana mengasah mereka. Hal ini akan menjadi salah satu tugas dari ULD.
Dalam layanan ULD, calon peserta didik akan melalui beberapa tes yang diberikan dari dokter umum, psikolog, guru luar biasa dan beberapa para asesmen lainnya sebelum mereka nantinya mendapatkan rekomendasi tempat bersekolah yang sesuai.
Sekolah Inklusi Papua
Seperti diketahui sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus masih sangat sedikit sehingga perlu terus didorong pembangunan sekolah inklusi.
Dalam menghadirkan sekolah inklusi di Papua memanglah tidak mudah dibutuhkan kerja sama seluruh instansi terkait karena selain siswa namun fasilitas dan sarana juga harus disiapkan dengan baik.
Inklusi sendiri merupakan sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda.
Dengan menghadirkan sekolah inklusi maka Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan setempat memastikan anak-anak di sembilan kabupaten/kota mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan begitu mereka akan menjadi calon-calon generasi masa depan Papua.
“Pemerintah terus mendorong agar pelayanan pendidikan ini bisa didapatkan oleh seluruh anak-anak di Provinsi Papua tanpa terkecuali,” kata Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Laurens Wantik. Pemerintah terus memberikan prioritas yang sama kepada anak-anak disabilitas karena mereka memiliki hak untuk hidup dan berkarya.
Sementara itu, pemerhati anak-anak disabilitas di Kota Jayapura Herman Rumbekwan sangat menyambut baik adanya ULD. Ia mengakui masih banyak anak-anak di wilayah setempat belum bersekolah. “Kami sangat terbuka jika pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Papua ingin bekerja sama,” kata Herman.
Layanan ULD ini sangat penting bagi para orang tua yang masih bingung ingin menyekolahkan anak tetapi harus kemana. Banyak anak-anak penyandang disabilitas pada anggota tubuh, namun memiliki pola pikir yang baik Berdasarkan data, terdapat 120 anak-anak usia sekolah (6-18 tahun) di Kota Jayapura pada 2023 tidak bersekolah.
Anak disabilitas berprestasi
Guru SLB Negeri Pembina Provinsi Papua Sery Rante Pabunga menilai ULD sangat penting hadir di sembilan kabupaten/kota di Papua,. Hal ini merupakan salah satu langkah menciptakan sekolah inklusi. “Masyarakat yang anaknya disabilitas dan bingung mau kemana, maka ULD sangat terbuka untuk itu,” katanya.
Tujuan dari keberadaan ULD adalah memberikan informasi tentang kondisi anak kepada orang tua serta dapat juga merekomendasikan apakah anak tersebut masuk SLB atau sekolah umum.
“Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini jenisnya berbeda-beda, ada yang ringan, sedang dan berat. Jika berkebutuhan khusus ringan maka dapat masuk di sekolah umum,” ucapnya.
Dia mencontohkan, anak disabilitas penyandang tuna daksa, cacat fisik, maka ia bisa bersekolah di sekolah umum karena intelektualnya normal. Anak autis dengan gejala ringan bisa di sekolah umum juga.
“Sehingga orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus dapat mengetahui anaknya ini seharusnya bersekolah di mana,” ujar Serli yang juga merupakan petugas ULD yang melayani asesmen tuna rungu dan wicara.
Pihaknya yakin jika sekolah inklusi ini diwujudkan maka akan semakin banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah. Kini, tinggal bagaimana pemerintah menghadirkan sarana dan prasarananya.
Dengan hadirnya pendidikan inklusif di berbagai daerah di Papua maka akan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Bukan untuk membedakan atau membatasi ruang belajar mereka karena kekurangan fisik yang ada, tetapi justru memaksimalkan potensi yang dimiliki demi masa depannya.
