DPR apresiasi persiapan komprehensif KP2MI sebelum rencana cabut moratorium

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menilai persiapan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terkait rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi sudah sangat komprehensif.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KemenP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Atnaker di Kompleks Parlemen, Senin (28/4).

"Paparan Menteri P2MI ini salah satu yang paling komprehensif dalam tiga periode pertemuan saya dengan menteri ketenagakerjaan. Implementasinya nanti harus sejalan dengan perencanaan ini," tegas Irma.

Baca juga: KP2MI kejar peluang penempatan perawat lansia profesional di Singapura
Baca juga: Pekerja migran Indonesia selamatkan lansia dari kebakaran Korsel

Irma memaparkan bahwa sebelum adanya KemenP2MI, penempatan PMI kerap diwarnai masalah sistemik, seperti kurangnya pelatihan kompetensi, kurikulum tidak standar di Balai Latihan Kerja (BLK), serta tata kelola yang tidak jelas.

"Dulu, pelatihan PMI tidak terstruktur, alat-alat di BLK sudah ketinggalan zaman, tidak ada uji kompetensi, sehingga masalah PMI sangat banyak," ujarnya.
Namun, sejak KemenP2MI berdiri, terdapat banyak kemajuan regulasi, termasuk kejelasan tanggung jawab institusi dan peningkatan kualitas pelatihan calon PMI.
"Sekarang, tata kelola sudah jauh lebih baik, dan saya apresiasi langkah-langkah komprehensif ini," kata dia lebih lanjut.

Irma menyatakan setuju dengan pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi, yang telah disetujui Presiden Prabowo.

Baca juga: KP2MI gandeng Kongres Advokat Indonesia jamin pelindungan hukum bagi pekerja migran

Menurutnya, langkah itu penting untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Namun, dia menekankan bahwa peningkatan kompetensi PMI harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar domestik dan internasional.

"Jika tidak dibuka, kita kehilangan peluang memanfaatkan bonus demografi. Tapi, skill PMI harus benar-benar memenuhi standar," tegasnya.

Rencana pencabutan moratorium tersebut dinilai sebagai terobosan setelah sebelumnya terjadi pembekuan pengiriman PMI akibat kasus-kasus perlindungan yang tidak optimal.

Dengan persiapan yang matang, Irma berharap pekerja migran Indonesia dapat bekerja di Arab Saudi dengan jaminan pelindungan dan kompetensi yang lebih baik.