Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan bahwa program wajib militer memungkinkan diimplementasikan di Indonesia, tetapi membutuhkan biaya besar.
“Kalau nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang mungkin lebih maju ya, seperti wajib militer, tetapi tentunya ini butuh biaya yang banyak,” ujar Frega dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Kamis (17/4).
Frega menyampaikan pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan peserta webinar terkait pelibatan warga negara Indonesia bila terjadi perang.
Lebih lanjut dia menjelaskan bila wajib militer dapat diimplementasikan, maka jangan dianggap sebagai militerisasi.
Baca juga: Rusia dari konflik ke pendidikan, Wajib militer mendukung kemajuan akademik
Baca juga: Jerman kenalkan model baru wajib militer untuk tentara yang berfokus pada kuantitas
Baca juga: Menteri Kebudayaan Korsel usulkan program alternatif wajib militer bagi BTS
“Ini adalah bentuk tanggung jawab. Kan amanah konstitusi, pertahanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara,” ujarnya merujuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa pada saat ini wajib militer bersifat sukarela, yakni melalui program Komponen Cadangan (Komcad) dan Bela Negara.
“Saat ini dengan keterbatasan anggaran yang kami punya, kami baru mencetak beberapa ribu, dan tentunya melalui seleksi. Mereka pun juga sewaktu-waktu ada kondisi darurat siap untuk dimobilisasi,” jelasnya.
Ia lantas menjelaskan ketika terjadi situasi darurat, maka komponen utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yakni militer atau TNI lah yang diutamakan untuk dikerahkan.
