Jakarta (ANTARA) - Beberapa indikator makroekonomi pada awal tahun 2025 menunjukkan perekonomian Indonesia tengah menghadapi tekanan, dari eksternal maupun domestik.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman sosial dapat berjalan tepat waktu guna meredam dampak dari gejolak ekonomi tersebut, termasuk menekan angka masyarakat yang turun kelas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, beberapa waktu lalu menyampaikan pihaknya sudah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) pada tiga bulan pertama tahun 2025 sebesar Rp18 triliun bagi Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Salah satu bansos yang sudah disalurkan oleh pihaknya pada tiga bulan pertama tahun ini ialah Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar kurang lebih 10 juta KPM.
Bantuan ini diberikan dalam empat tahap setiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut bansos PKH bagi lansia dan disabilitas sebesar Rp600 ribu per tahap, bagi ibu hamil dan nifas sebesar Rp750 ribu per tahap, bagi anak usia dini sebesar Rp750 ribu per tahap, bagi siswa SD sebesar Rp225 ribu per tahap, bagi siswa SMP sebesar Rp375 ribu per tahap, dan bagi siswa SMA sebesar Rp500 ribu.
Selain bansos PKH, Kemensos juga sudah menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap pertama dengan nominal sebesar Rp600 ribu per tahap dan jumlah penerima bantuan sekitar 18,27 juta KPM. BPNT juga akan disalurkan dalam empat tahap pada tahun ini.
Kemensos juga sudah menyalurkan santunan bagi anak yatim-piatu yang tidak memiliki penanggung jawab ekonomi melalui bansos YAPI, dengan nominal bantuan sebesar Rp200 ribu per anak setiap bulannya dan sudah disalurkan hingga bulan April.
Penyaluran berbagai bansos itu dilakukan melalui bank milik pemerintah serta PT Pos Indonesia dengan biaya salur sebesar Rp97 miliar.
Guna mempersiapkan sekaligus memastikan para penerima bansos dapat mentas dari kondisinya hari ini, Mensos bersama jajarannya tengah merancang program terobosan pemberdayaan masyarakat, yakni Sekolah Rakyat.
Ia menyebutkan sejauh ini sudah ada 50 bangunan yang terdiri dari sentra dan balai Kemensos, ditambah 2 perguruan tinggi, yakni Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya yang siap untuk menjadi Sekolah Rakyat tahun ini.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, Pemerintah berupaya untuk melahirkan agen-agen perubahan yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup anak dan keluarganya, namun juga mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Kementerian Pekerjaan Umum cek persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Banyumas
Baca juga: Kemensos optimalkan aset kementerian siapkan dua Sekolah Rakyat di Magelang
