Kudus (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Kudus, Jawa Tengah, melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT) pada paket pekerjaan tanah uruk di Kabupaten Kudus ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
"Pelimpahan kami lakukan melalui sistem elektronik pada Kamis (10/4) malam ke Pengadilan Tipikor Semarang," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Henriyadi W. Putro di Kudus, Minggu.
Sementara itu, pelimpahan secara fisik ke Pengadilan Tipikor, kata dia, pada hari Jumat (11/4).
Untuk sementara ini, terdakwa masih dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kudus.
Dalam rangka menghadapi persidangannya nanti, Kejari Kudus menyiapkan lima jaksa penuntut umum (JPU).
Adapun jadwal persidangan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang hingga Minggu (13/4) belum terlihat.
Tersangka yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan SIHT tersebut, yakni Rini Kartika Hadi Ahmawati (RKHA) selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus serta Sukristianto merupakan pemborong pekerjaan.
Dua tersangka lain bernama Henny S. selaku konsultan perencana dan Adi P. sebagai pelaksana kegiatan.
Kronologis pengungkapan kasus dugaan korupsi tersebut berawal ketika dalam pelaksanaan pembangunan SIHT 2023 terhadap paket pekerjaan tanah padas (tanah uruk) yang memiliki volume 43.223 meter persegi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terdapat dugaan tindak pidana korupsi.
Paket kegiatan tersebut melalui mekanisme katalog elektronik (e-katalog) dengan pemenang yang melakukan kontrak sebesar Rp9,16 miliar dengan harga satuan Rp212.000,00.
Baca juga: Komisi Pemberantasan Korupsi tahan dua tersangka korupsi jual beli gas
Baca juga: Kejagung tetapkan 4 tersangka korupsi CPO
