Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi sektor ekonomi tertinggi penggunaan kredit di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini.
"Hal ini berdasarkan jenis kredit pada posisi Desember 2024, penggunaan fasilitas kredit terbesar adalah pertanian, perburuan, dan kehutanan yakni Rp14,53 triliun atau 28,94 persen dari total kredit dengan NPL 0,65 persen," kata Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz, di Palangka Raya, Minggu.
Kemudian kredit terbesar lainnya di Kalteng, yakni pada sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya termasuk pinjaman multiguna adalah sebesar Rp13,94 triliun atau 27,77 persen dari total kredit dengan NPL 1,03 persen.
Disusul sektor perdagangan besar dan eceran Rp9,62 triliun atau 19,15 persen dari total kredit dengan NPL 2,09 persen, serta sektor pemilikan rumah tinggal Rp5,23 triliun atau 10,43 persen dari total kredit dengan NPL 2,71 persen.
"Selanjutnya yang juga termasuk lima besar penggunaan kredit di Kalimantan Tengah, adalah sektor industri pengolahan Rp1,13 triliun atau 2,25 persen dari total kredit dengan NPL 0,82 persen," katanya pula.
Lebih lanjut Primandanu menjabarkan, untuk jenis kredit pada posisi Desember 2024 masih didominasi oleh kredit konsumtif sebesar Rp19,67 triliun atau 39,16 persen dari total kredit, diikuti kredit modal kerja Rp17,40 triliun atau 34,64 persen dari total kredit, serta kredit investasi Rp13,14 triliun atau sebesar 26,17 persen dari total kredit.
Berdasarkan jenis usaha, penyaluran kredit pada bank umum masih didominasi kredit non-UMKM sebesar Rp32,21 triliun atau 64,17 persen dari total penyaluran kredit, diikuti kredit mikro, kecil dan menengah.
Lima kabupaten/kota dengan penyaluran kredit terbesar di Kalteng, terdiri atas Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kapuas.
Sementara itu, OJK Provinsi Bali mencatat serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pulau Dewata mencapai Rp10,81 triliun selama 2024 atau melonjak dibandingkan 2023 yang mencapai Rp8,93 triliun.
"Kami mendorong perbankan untuk menyalurkan KUR," kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu pekan lalu.
Adapun realisasi Kredit Usaha Rakyat itu diterima oleh 137.591 debitur dan melebihi target penyaluran KUR selama 2023 yang mencapai sebesar Rp8,91 triliun.
Jumlah debitur itu juga lebih banyak dibandingkan pada 2023 mencapai sekitar 122 ribu orang debitur.
Realisasi KUR terbesar di Bali diserap pelaku usaha yang bergerak di sektor perdagangan besar dan eceran mencapai 41 persen, kemudian sektor pertanian (18 persen) dan industri pengolahan (12 persen).
"Kami mendukung upaya penuh pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga dalam penyaluran dan pemanfaatan KUR," ujarnya.
Sementara itu, secara umum total jumlah kredit yang disalurkan perbankan di Pulau Dewata selama 2024 mencapai Rp112,3 triliun atau naik 6,81 persen dibandingkan 2023 yang mencapai Rp105,1 triliun.
Pertumbuhan kinerja kredit itu didorong perekonomian di Bali yang menggeliat seiring sektor pariwisata yang tumbuh positif, di antaranya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara di Bali mencapai 6,33 juta pada 2024 atau naik 20,1 persen dibandingkan 2023 mencapai 5,27 juta orang.
Pihaknya optimistis pada 2025 realisasi kredit termasuk KUR di Bali tumbuh positif.
Sedangkan untuk tahun 2025, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR nasional maksimal sampai dengan Rp300 triliun.
Selama 2024, realisasi KUR secara nasional mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target 2024 yang diterima oleh 4,92 juta debitur.
Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8 persen dari total penyaluran, sehingga mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.
Baca juga: OJK: Kinerja bank di Kalimantan Tengah tumbuh signifikan
