Yogyakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin menilai kehadiran Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berpeluang memperkuat tata kelola aset negara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara lebih transparan dan akuntabel.
"Dengan adanya Danantara, 'monitoring' dari 'parent company' (perusahaan induk) akan lebih transparan dan efektif," ujar Eddy dalam keterangannya di Yogyakarta, Minggu.
Menurur Eddy, konsep 'holding company' seperti Danantara dapat memperbaiki mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap berbagai BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah oleh kementerian.
Selama ini, kata dia, penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi dilakukan oleh kementerian dimana dasar penunjukan seringkali tidak disertai alasan dan evaluasi yang memadai.
"Pengawasan dari pemerintah adalah melalui penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi oleh kementerian sehingga sifatnya itu tidak terlalu 'binding'," ujar dia.
Baca juga: Presiden Prabowo luncurkan Danantara di Istana pada 24 Februari 2025
Baca juga: Komisi VI DPR yakini Presiden kantongi nama tepat pemimpin Danantara
Dalam merealisasikan Danantara ini, ia menegaskan sebaiknya harus ada langkah lanjutan dan tidak berhenti sekadar pada pembentukan "holding company".
Danantara, kata dia, perlu merancang merjer dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah agar semakin efektif dan efisien, serta manajemen yang tidak berlapis-lapis sehingga lincah dalam berinovasi.
Dia khawatir layer manajemen yang berlapis-lapis bakal berisiko membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru akan menurun.
Menurut dia, yang paling diharapkan dari kemunculan badan pengelola investasi ini adalah bisa mengantisipasi terjadinya moral hazard karena melalui bentuk "holding company" yang resmi pengawasan bisa lebih transparan.
Soal dampak kehadiran Danantara bagi perekonomian nasional, Eddy menilai memang bakal memainkan peranan pada kestabilan keuangan negara dalam jangka panjang.
Namun, mengenai kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keperluan investasi, menurut dia, perlu dikaji lebih jauh oleh pemerintah serta lembaga riset.
"Mungkin dampaknya di jangka pendek hanya berjalan seperti biasa, tapi jangka panjang kita tidak tahu keefektifannya, karena persamaan ekonomi itu saling berkaitan dan cukup kompleks," tutur dia.
Baca juga: Seberapa urgen Danantara untuk Indonesia?
Presiden Prabowo pertama mengumumkan rencananya meluncurkan Danantara saat berbicara dalam World Governments Summit pada 14 Februari 2025 dan menyebut Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.
Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.
Dana yang dikelola Danantara, Presiden mengatakan akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
Sementara itu, Presiden saat menghadiri acara Partai Gerindra pada 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan dana Danantara.
"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua, sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo.
