Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan bahwa kampus berperan penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.
"Keterlibatan kampus dalam kebijakan ini penting karena rekomendasi yang disampaikan berbasis riset dan data yang ilmiah," kata Eddy saat menjadi pembicara seminar nasional bertema "Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim" di Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Kampus dengan segala sumber daya dan riset ilmiahnya dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan berbasis data dengan tujuan kebijakan yang dihasilkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara tepat.
Kebijakan berbasis data yang akurat diperlukan dalam mengatur subsidi gas minyak bumi cair (LPG) 3 kilogram. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat kurang mampu itu masih diakses oleh kalangan mampu.
"Mulai dari kafe, restoran, orang-orang kaya, hingga artis memakai gas elpiji 3 kilogram. Ini salah sasaran karena LPG 3 kilogram seharusnya hanya digunakan oleh UMKM dan saudara-saudara kita yang tidak mampu," ujar Eddy pada seminar yang berlangsung Senin (17/2).
Eddy mendukung upaya pemerintah untuk terus membenahi subsidi elpiji 3 kilogram. Dia juga mendorong agar kampus terlibat dalam upaya tersebut.
Baca juga: Unand masuk 10 besar perguruan tinggi dengan jumlah guru besar terbanyak
Baca juga: FK Universitas Syah Kuala Aceh masuk tiga besar terbaik versi THE WUR 2025
