Jakarta (ANTARA) - Keterlibatan TNI dalam program Food Estate menjadi sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan bahkan mengeritik peran militer dalam proyek besar yang digadang-gadang mampu memperkuat ketahanan pangan nasional itu.
Tuduhan tentang potensi pelanggaran hak asasi manusia dan kekhawatiran akan militerisasi sektor pangan mengemuka, menciptakan polemik yang seolah-olah membayangi substansi utama program tersebut.
Namun, melihat peran TNI dari kacamata yang sempit dan tendensius tentu merupakan sebuah kesalahan.
TNI bukanlah institusi yang berdiri di luar kepentingan rakyat. Sejarah mencatat bahwa sejak kelahirannya, TNI merupakan bagian dari rakyat dan tumbuh bersama rakyat.
Doktrin kemanunggalan TNI dengan rakyat juga bukan sekadar jargon kosong, melainkan sebuah realitas yang telah teruji dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks Food Estate, keterlibatan TNI bukanlah bentuk penyimpangan dari tugas utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara.
Justru sebaliknya, TNI memahami bahwa kedaulatan pangan adalah elemen fundamental dalam menjaga stabilitas nasional.
Sebuah negara yang tidak memiliki ketahanan pangan yang kuat akan mudah terombang-ambing oleh tekanan global, baik dalam bentuk krisis ekonomi, fluktuasi harga komoditas, maupun ketergantungan terhadap impor pangan.
Food Estate hadir sebagai solusi jangka panjang untuk menjawab tantangan ini. Program ini bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mengoptimalkan lahan-lahan potensial di berbagai wilayah Indonesia.
Sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia dengan disiplin tinggi, jaringan luas hingga ke pelosok negeri, serta pengalaman dalam mengelola proyek berskala besar, TNI berkontribusi dalam memastikan keberhasilan program Food Estate.
Bukan kali ini saja TNI terlibat dalam program pembangunan nasional. Sejak lama, TNI telah berkontribusi dalam berbagai sektor seperti pembangunan jalan di daerah terpencil, pendampingan pertanian melalui Babinsa, hingga program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang membantu percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal.
Justru, keberadaan TNI dalam program-program semacam ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga kekuatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Food Estate bukan hanya tentang peningkatan produksi pangan dalam skala besar, tetapi juga mengenai keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan petani.
Program ini tidak boleh hanya berfokus pada aspek kuantitatif semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan serta memastikan bahwa petani mendapatkan manfaat yang nyata.
Pengelolaan yang berbasis agroekologi, diversifikasi tanaman, serta pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan harus menjadi bagian dari skema besar Food Estate.
Ke depan, tantangan terbesar dari program ini bukan hanya soal produksi, tetapi juga distribusi dan tata kelola yang efektif.
Indonesia kerap menghadapi ironi surplus produksi di satu daerah, tetapi mengalami kelangkaan di daerah lainnya.
*) Penulis adalah Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika dan Dosen UCIC Cirebon.
Baca juga: Merancang sistem agribisnis
Baca juga: Mahasiswa UT Jakarta ciptakan alternatif Food Estate dari TPA Bantar Gebang
Baca juga: Membangun industri agro yang sejahterakan petani
