pemerintah-tawarkan-tiga-solusi-persoalan-air-kemangBekasi, 10/10 (ANTARA) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memberikan tiga alternatif solusi untuk mengatasi kesulitan warga Perumahan Kemang Pratama mendapatkan air bersih.
Asisten Daerah II Pemerintah Kota Bekasi, Nandi Surjakandi mengungkapkan hal itu di Bekasi, Rabu, terkait keluhan sekitar 4.000 kepala keluarga (KK) yang diwakili Paguyuban Warga Kemang Pratama terhadap buruknya instalasi pengolahan air bersih milik pengembang.
"Solusi pertama adalah memperbaiki instalasi yang rusak sebagai penyebab munculnya endapan lumpur pada air yang didistribusikan ke rumah-rumah warga," ujarnya.
Menurut dia, kualitas air yang keruh dan mengandung lumpur serta kontaminasi limbah cair pabrik bisa terjadi salah satunya akibat kerusakan pada instalasi pipa atau instalasi pengolahan air.
Solusi tersebut, kata dia, sepenuhnya harus ditanggung oleh pihak developer sebagai bagaian dari bentuk pelayanan terhadap konsumen perumahan elit di Kecamatan Rawalumbu tersebut.
Solusi kedua, kata dia, adalah pengambilalihan distribusi air bersih untuk warga oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi atau PDAM Tirta Patriot milik pemerintah setempat.
"Tentu risikonya akan merugikan pihak developer karena warga akan berlangganan air milik perusahaan pemerintah," katanya.
Sementara solusi ketiga, kata dia, adalah merger antara pengelola air bersih developer dengan PDAM guna menghasilkan kualitas instalasi yang lebih baik dan distribusi air yang diharapkan masyarakat.
"Saya dan pengurus Paguyuban Warga Kemang Pratama akan memutuskan solusinya pada 16 Oktober mendatang. Mudah-mudahan keputusan terbaiklah yang nantinya akan keluar," katanya.
Secara terpisah, pengurus Paguyuban Warga Kemang Pratama, Harun Al Rasyid, mengatakan kondisi air yang disuplai developer bersumber dari air baku Kali Bekasi yang sudah memiliki tingkat pencemaran yang tinggi.
Kondisi air akan bertambah parah saat terjadi musim kemarau. Selain berwarna keruh, air juga mengeluarkan bau limbah pabrik.
"Tidak jarang warga menemukan cacing di bak mandi atau keran air mereka yang berasal dari instalasi air yang disediakan pengembang," katanya.
Kondisi tersebut, kata dia, sudah berlangsung sejak tahun 2009. Keluhan warga seputar persoalan tersebut tidak direspon positif oleh pengembang.
"Kami rata-rata membayar Rp200 ribu per bulan hanya untuk air dengan kualitas yang sangat jelek itu," katanya.
Andi F
:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
