Ketua DPR sebut Indonesia butuh sosok politisi yang negarawan

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan sosok yang politisi yang memiliki sikap negarawan dalam menjalankan praktik politik kekuasaan.

"Untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, kita membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan," kata Puan saat menyampaikan pidato pengantar sidang bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Puan mengatakan bahwa seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan politikus akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik.

"Visi tanpa kekuasaan akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang," ucap mantan Menko PMK tersebut.

Baca juga: Presiden ucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia lalui 10 tahun dengan kuat
Baca juga: Presiden Jokowi kenakan busana adat khas Betawi saat hadiri Sidang Tahunan MPR 2024

Oleh karena itu, dengan dipimpin oleh seseorang yang memiliki sikap negarawan dan berjiwa politikus, kekuasaan negara akan dijalankan untuk kesejahteraan rakyat.

"Kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu," kata Puan.
Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju yang terdiri atas Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Baca juga: Megawati dan SBY tak hadiri Sidang Tahunan MPR 2024

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya.