Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Perhubungan RI mewacanakan penyediaan bus gratis untuk mengatasi kemacetan yang terjadi setiap akhir pekan dan libur panjang di Kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Secepatnya ya, kita target di Nataru (natal dan tahun baru) ini bisa, tetapi paling lambat menghadapi Lebaran bisa kita langsung kerjakan," ungkap Wakil Menteri Perhubungan Suntana usai rapat penanganan kemacetan Puncak dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor di Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu.
Ia menjelaskan program tersebut akan menerapkan layanan bus yang menggunakan skema Buy The Service (BTS). Kemudian, alternatifnya yaitu memberlakukan subsidi bus umum yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Baca juga: Wamenhub siapkan sejumlah strategi atasi kemacetan wisata Puncak Bogor
Baca juga: Pj Bupati Bogor bentuk tim gabungan tangkal PKL balik ke jalur Puncak
Kementerian Perhubungan saat ini masih melakukan kajian mengenai kebutuhan jumlah bus untuk melayani pengunjung di kawasan wisata Puncak.
"Kita sedang hitung apakah termasuk pakai bus listrik atau apa, kita sedang hitung. Tetapi prinsipnya pemerintah pusat dan daerah memberikan dan mendukung gerak masyarakat yang akan melaksanakan wisata," kata Suntana.
Ketika program bus gratis sudah berhasil diwujudkan, Kementerian Perhubungan kemudian menyediakan lahan sebagai tempat parkir kendaraan wisatawan yang hendak menggunakan bus.
"Saya akan mengecek ke Summarecon untuk membuat gambaran bagaimana akan ditaruh di situ. Kan harus disiapkan lahan dan fasilitas lain-lain, termasuk mobil listrik ada charging station," tuturnya.
Baca juga: 487.799 kendaraan keluar-masuk jalur wisata Puncak selama libur panjang
Menurut mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat itu penanganan permasalahan kemacetan di kawasan wisata Puncak dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan cepat.
Sehingga, ia berinisiatif merumuskan beberapa strategi, salah satunya penanganan jangka pendek berupa optimalisasi layanan yang ada, seperti pemberlakuan sistem satu arah atau one way.
Kementerian Perhubungan RI juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempersiapkan penanganan jangka panjang dengan membangun infrastruktur jalan seperti Tol Caringin-Cisarua-Cianjur, hingga melanjutkan pembangunan Jalur Puncak II.
"Karena 37 persen orang yang berangkat melewati jalur Puncak yang biasa ini itu menuju Cipanas dan Cianjur. Sehingga harus dipecah arusnya agar tidak terpusat lagi di wilayah Puncak," tuturnya.
