Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengajak para pemuda yang tergabung dalam organisasi karang taruna untuk mencegah terjadi praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi mengatakan praktik politik uang hingga kampanye hitam atau black campaign yang merugikan peserta pemilu masih menjadi preseden buruk dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat.
"Sehingga butuh upaya masif untuk mencegah praktik money politic ini kembali terjadi pada momentum Pilkada mendatang," katanya di Cikarang, Kamis.
Baca juga: Bawaslu Kabupaten Bekasi patroli pengawasan tahapan masa tenang pemilu
Ia mengatakan untuk mencegah praktik politik uang dan kampanye hitam dibutuhkan sinergi antara pengawas pemilu dengan sejumlah unsur masyarakat yang mampu meredam kecurangan tersebut dari level terbawah.
"Bawaslu tidak mungkin berjalan sendiri. Karang Taruna sebagai organisasi berbasis pemuda di Kabupaten Bekasi tentu akan menjadi salah satu mitra strategis kami untuk melawan politik uang dan kampanye hitam ini," katanya.
Keterlibatan organisasi Karang Taruna Kabupaten Bekasi dituangkan melalui skema pengawasan partisipatif sebagai salah satu tugas bawaslu selaku penyelenggara bidang pengawas. Organisasi kepemudaan lain juga akan turut dilibatkan.
Baca juga: Bawaslu Kabupaten Bekasi imbau parpol tertibkan APK mandiri
Akbar berharap melalui penandatanganan kerja sama pengawasan partisipatif antara kedua lembaga, seluruh anggota Karang Taruna mampu menjalankan fungsi pengawas serta menginformasikan setiap potensi pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.
Termasuk peran aktif Karang Taruna Kabupaten Bekasi dalam upaya menggaet pemilih pemula dan pemilih muda lain untuk turut berkontribusi dalam menjalankan tugas pengawasan agar berjalan lebih optimal.
"Karena makna pengawasan partisipatif ini juga adalah untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat untuk bisa ikut mengawasi bersama-sama seluruh proses tahapan Pilkada hingga selesai nanti," ucap dia.
Baca juga: Bawaslu Bekasi temukan dua petugas KPPS jadi pengurus partai politik
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bekasi Acep Leo memastikan seluruh pengurus dan anggota akan dilibatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan partisipatif sebagai bentuk dukungan kesuksesan Pilkada 2024 di wilayah itu.
"Jadi kita buat MoU ini sebagai bentuk dukungan agar penyelenggaraan Pilkada 2024 nanti dapat berjalan dengan sukses. Sukses penyelenggaraan serta sukses mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan warga Kabupaten Bekasi," kata dia.