Merawat toleransi warga Sukabumi jelang pesta demokrasi

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Suhu politik di Tanah Air kian dinamis seiring dengan berjalannya masa kampanye dan makin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan secara serentak pada 14 Februari 2024.

Hasil sejumlah lembaga survei politik mutakhir menyebutkan sebagian besar warga Indonesia saat ini sudah memiliki pilihan, baik capres/cawapres, partai politik, maupun calon anggota legislatif, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.

Memang masih ada warga yang belum menentukan pilihan politiknya pada hajatan politik elektoral pada tahun depan. Namun setelah menyimak visi misi peserta pemilu pada masa kampanye saat ini, bisa saja mereka mengubah pilihan politiknya.   

Bisa saja pula ada yang golput--namun pengalaman dari pemilu ke pemilu selama ini menunjukkan-- jumlahnya sangat tidak signifikan dan tidak pula mengurangi kualitas pemilu itu sendiri.

Idealnya, mereka tetap memilih kontestan pemilu karena apa pun pilihannya, hal itu akan ikut mewarnai perjalanan bangsa ini untuk 5 tahun mendatang.

Kondisi politik dinamis juga mulai dirasakan oleh masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Perbedaan pilihan calon pemimpin dan pandangan politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini justru makin menyemarakkan pesta demokrasi yang digelar lima tahunan ini.

Menyikapi situasi politik terkini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota Sukabumi melakukan berbagai cara dan upaya untuk menjaga situasi dan kondisi yang kondusif daerah terutama pada menjelang, pelaksanaan, dan pasca-Pemilu 2024.

Memang ada kekhawatiran di tengah perbedaan pilihan politik di masyarakat, seperti terjadinya gesekan antar-pendukung ataupun provokasi yang oleh orang-orang tertentu yang mengusik kondisi aman dan nyaman masyarakat.

Pun demikian, berkaca pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun suhu politik di tingkat menghangat, warga Sukabumi tampak tidak terlalu terpengaruh. Memang ada riak-riak kecil di masyarakat, tetapi hanya sesaat saja.

Kondisi tersebut membuktikan tingkat toleransi masyarakat Sukabumi cukup baik dan tidak mempermasalahkan perbedaan pilihan serta pandangan politik. Ada debat-debat kecil di warung kopi, tapi itu fenomena lumrah dalam kehidupan demokrasi.

Salah satu bukti bahwa Sukabumi merupakan daerah toleran bahwa Kota Sukabumi meraih penghargaan peringkat ke enam se-Indonesia dalam Indeks Kota Toleran Tahun 2022 yang digelar Setara Institute.

Untuk itu, baik masyarakat maupun Pemerintah Kota Sukabumi terus berupaya menjaga situasi tersebut agar tetap aman dan nyaman kendati ada perbedaan pandangan politik.

Apa pun, pesta demokrasi ini harus dirayakan dengan sukacita, karena pesta identik dengan kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Siapa pun nanti yang terpilih harus diterima dengan sukacita dan lapang dada serta percaya bahwa pemimpin terpilih nanti bisa membawa Indonesia semakin maju dan sejahtera.


Saring informasi 

"Pemilu Serentak 2024 merupakan momen penting bagi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kondusivitas selama masa kampanye," kata Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami pun selalu mewanti-wanti warganya untuk menjaga toleransi atas perbedaan pilihan politik karena merupakan hak bagi masing-masing individu. Mengajak boleh saja, asal jangan memaksa.

Peserta Rakor Forkopimda Kota/Kabupaten Sukabumi memberi perhatian ekstra pada keberadaan informasi/berita hoaks yang bertujuan untuk mengadu domba, memprovokasi, maupun kampanye hitam lainnya.

Oleh karena itu, warga khususnya warga internet atau netizen, setiap menerima informasi terkait kondisi politik atau calon tertentu untuk menyaring terlebih dahulu atau memastikan kebenarannya berita atau informasi tersebut, jangan sampai malah ikut menyebarkan. Kabar hoaks selain bisa membuat gaduh dunia maya, juga bisa merunyamkan kehidupan dunia nyata.

Penyebar hoaks tersebut memang sengaja mengunggah informasi menyesatkan demi menyerang lawan politiknya. Tindakan ini bisa memecah persatuan dan kesatuan. Mereka hanya ingin meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara merusak toleransi antarwarga.

Polres Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota saat ini pun sudah mengerahkan Tim Siber  memantau aktivitas di media sosial guna mencegah penyebaran secara masif konten-konten provokatif, hoaks, atau kampanye hitam lainnya.

Perbedaan setiap pemilu merupakan hal yang wajar bahkan sebagian menyebutnya fitrah yang menandakan kondisi demokrasi di setiap negara maupun daerah itu hidup dan berkembang.

Peran politikus, baik itu kader parpol, simpatisan, tim sukses, atau yang berkaitan erat dengan dunia politik harus bisa memberikan edukasi atau pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga toleransi. Karena, dalam negara demokrasi perbedaan pilihan atau pandangan politik itu sebuah keniscayaan.

Jika ingin mempromosikan jagoannya, berikan informasi kepada warga dengan cara yang santun, tanpa menjatuhkan calon lain. Apalagi sampai memprovokasi masyarakat untuk bertindak yang bisa mengganggu keamanan.

Harus diakui, tidak hanya di level nasional, di daerah pun ada politikus yang memprovokasi warga agar tidak memilih parpol, caleg, ataupun capres tertentu dengan cara menyebar kampanye hitam dan menjatuhkan calon lain.

Jika menemukan politikus seperti itu, sebaiknya jagoan yang didukungnya tidak dipilih sebagai bentuk hukuman atas praktik kampanye yang tidak sehat.

Maka dari itu, cara berdemokrasi yang baik adalah selalu mengedepankan toleransi dengan tidak mempermasalahkan perbedaan, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Jadilah pemenang yang bermartabat dalam setiap kompetisi politik, sedangkan bagi calon yang tidak terpilih, harus berlapang dada menerima keputusan rakyat.