Sukabumi (Antara) - Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menargetkan tak ada lagi angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan dan angka kematian bayi (AKB) saat dilahirkan.
"AKI dan AKB ini menjadi perhatian utama kami dalam hal pelayanan kepada masyarakat," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Didi Supardi di Sukabumi, Rabu.
Harus diakui saat ini AKI dan AKB masih tinggi seperti yang rata-rata AKI setiap tahunnya mencapai 30 ibu dan AKB 125 bayi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan masih tingginya angka ini seperti telah mendapatkan penanganan medis, ibu hamil yang jarang bahkan tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan, usia dan faktor ekonomi.
Bahkan untuk mencapai target tersebut pihaknya mengultimatum setiap bidan maupun petigas medis di daerah tugasnya masing-masing untuk memperioritaskan pelayanan kepada masyarakat khususnya warga miskin.
Selain itu, petugas puskesmas pun setiap waktu harus mempunyai data jumlah ibu hamil, bayi dan balita. Pendataan ini bisa bekerjasama dengan kader posyandu setempat
Pihaknya juga ingin membuktikan keseriusan pemda setempat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Sehingga, jangan sampai ada lagi ibu maupun bayi yang tidak tertolong karena telah mendapatkan penanganan medis saat persalinan.
"Setiap bidan maupun petugas medis harus selalu siaga 24 jam penuh dalam memberikan pelayanan persalinan. Karena dengan kondisi Kabupaten Sukabumi yang masih banyak pelosoknya tugas bidan di daerah menjadi sangat penting," tambahnya.
Didi mengatakan dinkes tidak segan memberikan sanksi kepada bidang atau petugas medis yang mengabaikan permintaan bantuan dari masyarakat yang bisa berdampak kepada kematian ibu maupun bayi pada proses persalinan.
Lanjut dia, setiap daerah saat ini sudah mempunyai fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan ambulan, sehingga tidak ada lagi proses kelahiran yang tidak ditolong tim medis.
Pemkab Sukabumi Targetkan Terbebas Dari AKI-AKB
Kamis, 2 Februari 2017 11:56 WIB
AKI dan AKB ini menjadi perhatian utama kami dalam hal pelayanan kepada masyarakat.