Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyosialisasikan kebijakan penghitungan dan arah penggunaan dana alokasi umum (DAU) tahun 2024 untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor tersebut.
Kegiatan ini dibuka Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, yang dihadiri para asisten dan kepala perangkat daerah terkait dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
"Pemerintah daerah sejauh ini terus berupaya meningkatkan sumber-sumber dana pembangunan, termasuk penerimaan daerah dari DAU," kata Dani saat membuka kegiatan di Cikarang, Bekasi, Jabar, Kamis.
Baca juga: Pemkab Sukabumi Pangkas Anggaran Akibat Penangguhan DAU
Dia mengatakan sumber penerimaan daerah dari pemerintah pusat baik DAU, dana alokasi khusus, maupun dana desa dimanfaatkan secara optimal guna menunjang keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menyatakan peluang meningkatkan penerimaan daerah dari dana alokasi umum sangat terbuka mengingat ada formula baru didasarkan pada jumlah unit layanan publik yang disediakan pemerintah daerah.
"Semakin banyak unit layanan publik yang kita siapkan, maka DAU-nya juga akan meningkat," ucapnya.
Baca juga: DAU Karawang Rp226 Miliar Tertahan Di Kemenkeu
Dirinya mengaku dibantu Bapenda Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penghitungan terbaru dana alokasi umum 2024 menggunakan data Badan Pusat Statistik.
Hal itu dilakukan mengingat pemerintah daerah belum melakukan pembaruan secara lengkap menyangkut dana unit layanan publik di daerah itu.
"Dengan memakai data BPS saja, DAU kita naik 15,6 persen untuk tahun 2024, apalagi kalau datanya lebih lengkap lagi," katanya.
Baca juga: Walkot: Bekasi Tidak Terpengaruh Penundaan DAU September
Dani menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan data unit layanan publik sehingga dapat digunakan untuk menentukan penghitungan dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah pada tahun 2025 mendatang.
"Segera kumpulkan data unit layanan publik secara lengkap karena ini menentukan penerimaan daerah tahun 2025. Semakin banyak peningkatan pendapatan, maka program prioritas pembangunan daerah yang selama ini masih menjadi fokus kita bisa lebih cepat terealisasi dan manfaatnya juga segera dinikmati masyarakat," kata dia.
