Wasekjen Golkar Dukung Ekspansi Semen Indonesia

Jakarta (Antara Megapolitan) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso mendukung ekspansi BUMN PT Semen Indonesia untuk mendirikan pabrik di Rembang, Jawa Tengah.

"Pendirian pabrik semen di Rembang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian negara yang sedang tak stabil," kata Bowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Meski sempat mendapatkan reaksi pro dan kontra, menurut dia, pendirian pabrik semen di wilayah itu diketahui telah mempunyai izin lingkungan perubahan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada November 2016.

Ia mengatakan, perlu ada pertimbangan mendalam terkait dampak pendirian pabrik tersebut jika ternyata justru diharapkan masyarakat sekitar yang menginginkan sumber peningkatan kualitas hidup.

"Silakan saja, boleh saja ada persaingan industri. Tidak bisa juga dilarang. Namun pemerintah harus memprioritaskan milik negara lebih dulu. UUD 1945 sudah jelas bahwa segala kekayaaan alam Indonesia digunakan sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya," kata Bowo.

Ia menyadari bergejolaknya penolakan sekaligus penerimaan pendirian pabrik semen di Rembang sebagai bentuk ekspansi usaha BUMN PT Semen Indonesia.

Namun, Bowo menilai ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan "menunggangi" aksi penolakan pendirian pabrik tersebut dengan dalih dan isu lingkungan.

Ia berpendapat pembatalan pendirian pabrik yang telah disetujui tersebut justru akan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Investasi BUMN ini sudah mencapai Rp4,97 triliun. Tidak ada perusahaan, apalagi milik negara, dibangun tanpa izin lengkap, termasuk izin lingkungan. Kalau tiba-tiba dicabut itu bisa membuat negara jadi rugi," kata Bowo.

Tercatat izin lingkungan dan amdal telah diberikan kepada PT Semen Indonesia sejak 2012.

"Izin dibangunnya pabrik semen bukan di era Presiden Joko Widodo. Telah ada sejak pemerintahan sebelumnya, kok ditolaknya baru sekarang. Waktu izin terbit, juga bukan kepemimpinannya Gubernur Jawa Tengah yang sekarang, Ganjar Pranowo. Perlu diperiksa juga pihak pemerintahan lama," kata Bowo yang juga anggota Komisi VI DPR.