UKP-ADI gaungkan gerakan nasional Pengurangan Kehilangan dan Pemborosan Makanan

Jakarta (ANTARA) - Kantor Utusan Khusus Presiden (UKP) RI bekerjasama dengan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) yang didukung oleh Badan Pangan Nasional, Bappenas, FoodBank of Indonesia (FOI), para akademisi dari Universitas Indonesia, UGM, dan korporasi swasta, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Pengurangan Kehilangan dan Pemborosan Makanan. 

"Asosiasi Dosen Indonesia dipimpin oleh Sekjen ADI akan mengembangkan aplikasi digital yang akan mempertemukan berbagai stakeholder yang terlibat dalam praktik pengurangan atau pemborosan makanan," kata Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia Ale Berawi dalam keterangannya, Senin.

Kegiatan menghadirkan narasumber dan moderator yaitu M Ale Berawi, Sri Rahayoe, Semiarto Aji Purwanto, Hendrajit, Wulan Metafurry, Anang, Nyoto Suwignyo, M Hendro Utomo dan Devie Rahmawati. 

Kegiatan dibuka oleh Utusan Khusus Presiden, Muhamad Mardiono mengatakan kunci dalam mengatasi krisis perubahan iklim diantaranya melalui ekonomi sirkular, implementasi kebijakan berkelanjutan, teknologi digital dan data cerdas, infrastruktur dan investasi, dukungan bagi agripreneur serta perubahan masyarakat.  

Pengurus sekaligus relawan aksi program pangan ADI Devie Rahmawati mengatakan ADI sendiri berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional ini dengan membagi tiga tim yaitu penyusunan peta jalan atau roadmap, regulasi dan aksi. 

"Kami terinspirasi oleh Gerakan nyata yang dilakukan oleh Food Bank of Indonesia (FOI), sejak 8 tahun lalu, yang berhasil menggerakkan 8 ribu relawan untuk membagikan kurang lebih 13 ribu porsi makanan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Devie mengatakan ADI sepakat dengan konsep yang digagas oleh para penggerak, ilmuwan, industri yang tergabung dalam FOI, yang berbeda dengan praktik yang ada di Barat,  dimana Food Bank di negara lain berfokus dalam distribusi sisa pangan. FOI menggagas pendekatan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mandiri, sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. 

"FGD ini harapannya akan menghasilkan peta jalan hingga regulasi yang mampu melindungi setiap pihak yang ingin bergerak di perjuangan anti pemborosan nasional ini dan mampu menggerakkan lebih banyak pemangku kepentingan lainnya," demikian Devie.