Rusia dari konflik ke pendidikan, Wajib militer mendukung kemajuan akademik

Jakarta (ANTARA) - Berkunjung ke Melitopol dan berdialog dengan personil militer, membuka tabir tentang salah satu topik yang sering menjadi perdebatan global, yaitu wajib militer.

Dua negara yang paling mencolok menjalankan sistem ini adalah Rusia dan Korea Selatan yang menjalankan wajib militer yang mendukung kemajuan akademik.

"Wajib militer modern di Rusia dan Korea Selatan berakar dari konteks historis yang panjang. Di Rusia, sistem ini merupakan warisan era Soviet, yang membangun angkatan bersenjata besar untuk menghadapi Blok Barat selama Perang Dingin," kata Devie Rahmawati, Peneliti dan Pengajar di Universitas Indonesia dalam keterangannya, Minggu.

Saat ini, wajib militer Rusia (12 bulan untuk pria usia 18–27 tahun). Namun, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi (S2/S3) diberikan pengecualian.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan tinggi dan penelitian, yang berdampak pada peningkatan Jumlah Mahasiswa S2/S3, sebesar 15 persen dalam 5 tahun terakhir.

Mahasiswa S2/S3 ini, terlibat dalam proyek-proyek penelitian strategis, seperti pengembangan teknologi nuklir, kedirgantaraan, dan kecerdasan buatan. Kontribusi mereka, telah membantu Rusia mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin global dalam inovasi teknologi.

Sementara itu, Korea Selatan memberlakukan wajib militer sejak Perang Korea (1950–1953), yang belum resmi berakhir. Ancaman eksistensial dari Korea Utara, dengan senjata nuklir dan 1,2 juta tentara aktif, mendorong wamil 18–21 bulan menjadi harga mati.

"Ada beberapa persamaan dari kedua sistem wamil di kedua negara tersebut. Pertama baik Rusia dan Korsel mewajibkan warga negara laki-laki dalam rentang usia tertentu untuk menjalani dinas militer. Lalu, kedua negara memiliki dasar hukum yang jelas dan spesifik yang mengatur pelaksanaan wajib militer.

Terakhir, kedua negara menerapkan wajib militer dengan tujuan utama untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan nasional. Di Indonesia sendiri, ancaman utama bersifat non-tradisional (separatisme, terorisme, pelanggaran laut) yang efektif dihadapi pasukan khusus.

" Alih-alih mengadopsi sistem Rusia atau Korsel, Indonesia mengembangkan Program Bela Negara dan Sishankamrata," tutup Devie Rahmawati.