Bekasi Akan Bangun Gedung Bank Syariah Patriot

Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan memanfaatkan lahan di Jalan Ir H Djuanda, Bekasi Timur, untuk mendirikan gedung pelayanan Badan Usaha Milik Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot.

"Saya menyarankan lokasi yang tepat untuk mendirikan gedung layanan BPRS Patriot di Jalan Ir H Djuanda karena berdekatan dengan sejumlah kantor perbankan nasional," kata Direktur Utama BPRS Patriot Syahril Alam di Bekasi, Selasa.

Hal itu dikatakannya saat menggelar audiensi bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di kantornya Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan.

Dalam pertemuan itu, Syahril memaparkan pentingnya pendirian gedung layanan BPRS Patriot guna memaksimalkan layanan BUMD perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemilihan lokasi pendirian gedung di lingkungan kantor Pemda Lama itu dikarenakan lokasi tersebut telah berdiri sejumlah bank nasional di antaranya Bank BNI, Bank Jabar Banten dan Bank Jabar Banten Syariah.

"Pemerintah Kota Bekasi juga memiliki bank perekonomian rakyat dengan berbasis syariah. Kalau digabung dalam satu lokasi akan lebih terintegrasi dan memudahkan masyarakat memperoleh layanan perbankan," katanya.

Dia menyarankan agar alokasi dana guna pembebasan lahan dan juga pendirian fisik gedung BPRS Patriot yang diproyeksikan akan memiliki lima lantai bisa memanfaatkan pinjaman bank.

"Kami telah mengajukan berkas terkait lahan yang ingin dibeli senilai Rp3,5 miliar. Tinggal kita bahas sumber kuangannya," katanya.

Syahril menyarankan agar sumber keuangan dari perbankan untuk pembebasan lahan dan juga pendirian fisik bangunan bisa dicicil pihaknya melalui usaha transaksi perbankan BPRS Patriot.

"Kami memberi masukan untuk meminjam uang dari bank lain, dan bisa mengangsurnya selama beberapa tahun," katanya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menolak bila alokasi dana pembangunan gedung BPRS Patriot bersumber dari pinjaman bank.

"Pakai uang milik Pemerintah Kota Bekasi saja, karena ini bank milik pemerintah daerah. Tidak masuk akal meminjam ke bank lain," katanya.

Dikatakan Rahmat, keuangan Pemkot Bekasi saat ini masih mampu kuat untuk membiayai pembebasan lahan maupun pendirian fisik gedung.

"Lahannya dibebaskan saja terlebih dulu, mengenai gedung biar Pemkot Bekasi yang urus," katanya.

Rahmat juga menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Asisten Daerah Bagian Keuangan untuk membantu melancarkan rencana tersebut dengan membuat desain bangunan dan alokasi anggarannya.