UI menyosialisasikan pelaksanaan Zona Integritas Award 2023

Kepala Biro Transformasi Manajemen Risiko dan Monitoring Evaluasi UI Vishnu Juwono (depan kanan) bersama pejabat universitas yang lain berfoto bersama dalam acara sosialisasi Zona Integritas Award 2023. (ANTARA/HO Humas UI)

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) menyosialisasikan pelaksanaan UI Zona Integritas Award 2023 guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

Sebagaimana dikutip dalam siaran pers universitas di Depok, Sabtu, Kepala Biro Transformasi Manajemen Risiko dan Monitoring Evaluasi UI Vishnu Juwono menjelaskan, seleksi tahap satu UI Zona Integritas Award 2023 yang dilaksanakan April hingga Juli mencakup pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas 2023 dan survei Sistem Informasi Asesmen Zona Integritas Kemendikbudristek (SIAZIK).

Seleksi tahap satu akan dilanjutkan dengan penilaian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas 2023 oleh tim juri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan pengumuman lima fakultas dengan penilaian terbaik pada akhir Agustus.

Baca juga: FEB UI canangkan zona integritas bentuk komitmen wujudkan birokrasi bersih

Vishnu mengatakan bahwa seleksi tahap kedua akan dilaksanakan pada September, meliputi wawancara dan visitasi serta penilaian akhir oleh tim juri pada akhir September 2023. Penyerahan UI Zona Integritas Award 2023 rencananya dilaksanakan pada Oktober 2023.

Vishnu mengatakan bahwa UI Zona Integritas Award 2023 merupakan bagian dari upaya untuk menyiapkan fakultas mewakili UI dalam kompetisi zona integritas tingkat nasional.

"Diharapkan fakultas-fakultas di UI dapat belajar dari Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara serta FKM UI agar dapat memperoleh predikat WBK/WBBM," ujar Vishnu menggunakan singkatan dari Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Baca juga: FKM UI dapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi

UI Zona Integritas Award juga ditujukan untuk memperbaiki tata kelola masing-masing fakultas agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan serta menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Agus Hantara mengatakan bahwa pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani dalam praktiknya mesti dilaksanakan serentak di tiap lapisan birokrasi supaya perubahannya dapat dirasakan.