Pemkab Bogor tambah porsi anggaran jaminan kesehatan perangkat desa di tahun 2023

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menambah porsi anggaran jaminan kesehatan untuk perangkat desa, dari Rp9,7 miliar menjadi Rp10,6 miliar di tahun 2023.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Selasa, menjelaskan bahwa penambahan porsi anggaran jaminan kesehatan itu karena bertambahnya jumlah perangkat desa dari 4.749 orang pada tahun 2022 menjadi 4.754 orang di tahun ini.

"Kenapa terjadi perubahan, karena perangkat desa itu dinamis, stafnya berbeda, jumlah dusunnya berbeda, bisa berkembang, sesuai kebutuhan," kata Iwan.

Baca juga: Pemkot Bogor alokasikan anggaran Rp62 miliar untuk belanja alat kesehatan

Ia mengatakan, langkah ini diambil sebagai komitmen Pemkab Bogor dalam menyediakan akses kesehatan kepada para perangkat desa.

"Bisa dibilang gratis ya, jadi kewajiban lima persen untuk jaminan kesehatan mereka itu empat persen dari APBD dan satu persen dari Siltap. Dan keluarga perangkat desa juga otomatis tercover," terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menjelaskan bahwa program jaminan kesehatan bagi aparatur desa itu telah berjalan sejak tahun 2020.

Baca juga: Pemkab Bogor siapkan anggaran Rp60 miliar untuk insentif tenaga kesehatan

Jaminan kesehatan bagi aparatur desa itu tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

"Melalui jaminan kesehatan ini kami memastikan bahwa semua perangkat desa terlindungi kesehatannya hingga fasilitas layanan kesehatannya," kata Renaldi.