Pemkot Bogor ajak masyarakat hormati perbedaan penetapan Idul Adha 1443 H

 

Pelaksana Harian Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Mapolresta Bogor, Selasa (5/7), mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan stakeholder di tingkat Kota Bogor, meliputi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor untuk menyikapi hal tersebut.

"Kita berikan izin (Muhammadiyah lebih dulu), sudah konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk juga kami sudah koordinasikan dengan Forkopimda, pada prinsipnya tidak ada masalah," kata Dedie.
 

Menurut Dedie, perbedaan ini disikapi dengan rukun dan harmonis antarumat beragama di Kota Bogor akan membuat nyaman masyarakat.

Hasil sidang isbat penentuan awal bulan Dzulhijah 1443 yang disampaikan oleh Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijah 1443 H jatuh pada Minggu (10/7).

Sedangkan keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 10 Dzulhijjah 1443 atau Hari Raya Iduladha jatuh pada Sabtu (9/7).
 

Pemerintah Kota Bogor, kata Dedie, mempersilakan masyarakat dalam hal ini organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan shalat Idul Adha 1443 Hijriah secara berjamaah di Lapangan Sempur dan masyarakat yang ikut ketetapan pemerintah pada hari selanjutnya di masjid-masjid atau lokasi yang memungkinkan.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menambahkan dewan mendukung pemerintah kota, kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Idul Adha 1443 Hijriah.

Menurutnya, Forkopimda harus memastikan pelaksanaan Idul Adha bisa berlangsung aman, kondusif, nyaman, dengan pelaksanaan yang mungkin berbeda.

"Saya kira (perbedaan) bentuk kekayaan negara kita, khasanah umat Islam, kita hormati masing-masing dan tidak ada yang salah semua benar, tinggal bagaimana keduanya saling menghormati," kata Atang.