Pemkot Bogor Matangkan Penataan Transportasi Terpadu

Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, membahas perkembangan upaya penyehatan manajemen Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) sebagai salah satu upaya mematangkan konsep penataan transportasi terpadu untuk mengurangi persoalan kemacetan.

"Ada dua hal yang perlu dipastikan agar PDJT siap bekerja, sempurnakan bahasa hukum dan sosialisasi dengan instansi terkait, stakeholders dan masyarakat, supaya apa yang menjadi perhatian bersama bisa terwujud," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, saat menghadiri Workshop Manajemen PDJT dengan tema "PDJT Menyongsong Masa Depan Sebagai Sistem Angkutan Massal Yang Handal", di Bogor, Senin.

Selama enam bulan, Tim Penyehatan PDJT yang dibentuk oleh Wali Kota Bogor telah bekerja untuk membenahi manajemen dan struktur di perusahaan daerah yang terus merugi selama tujuh tahun.

"Tim penyehatan sudah memberikan sejumlah rekomendasi. Dua hal yang dilakukan yakni penyehatan dan pengembangan," katanya.

Menurutnya, PDJT harus melampaui fase-fase penyehatan lewat pengembangan. Upaya pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan disaen yang memungkinkan untuk mengubah status perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas.

"Perubahan status ini memungkinkan PDJT atau PTJT mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga, karena kalau hanya mengandalkan dana APBD tidak akan cukup," katanya.

Bima mengatakan, perubahan status PDJT menjadi perseroan terbatas mengadobsi dari model pemerintah DKI Jakarta dalam mengembangkan TransJakarta. Namun, model tersebut belum tentu sama dengan yang diterapkan oleh ibu kota.

"Ada hal-hal yang dipertimbangkan, targetnya saat ini kita fokus pada pembangunan koridor utama halte bis Trans Pakuan dan konversi angkot menjadi Transpakuan," katanya.

Menurutnya, upaya penyehatan PDJT, pembentukan direksi, perubahan status badan hukum, harus jalan beriringan dengan program penataan transportasi terpadu lainnya yakni penerapan sistem satu arah di seputaran Kebun Raya dan Istana Bogor, pembenahan infrastruktur, penataan PKL, serta konversi angkot menjadi Transpakuan dan rerouting trayek angkot.

"Kita matangkan konsepnya, siapkan dulu di lapangan semuannya, lakukan secara bertahap, proses ini memerlukan banyak perhitungan, 2016 kita fokus satu koridor utama Trans Pakuan bisa beroperasi," kata Bima.

Bima menambahkan, upaya penataan transportasi terpadu dan penyehatan PDJT menjadi hal krusial yang harus segera dibenahi mengingat rencana masuknya LRT ke Kota Bogor harus didukung oleh fasilitas dan sarana penunjangnya.

Ketua Tim Penyehatan PDJT, Ngurah Wirawan mengatakan, Kota Bogor memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk memajukan PDJT dalam penataan transportasi. Untuk itu dibutuhkan personel dan pengelolaan yang memiliki integritas, komitmen untuk membawa Bogor ke arah lebih baik.

"Kendala yang dihadapi PDJT sulit untuk maju karena tidak memperkuat badan usahanya, dan terlambat diantisipasi," katanya.

Menurut Ngurah, untuk mengembangkan PDJT hal yang perlu dibenahi salah satunya adalah sistem regulasi dengan mengganti Peraturan Daerah Nomor 5/2007 karena sudah tidak sesuai lagi.

"Harus diformulasi peraturan daerah baru yang lebih baik untuk mendukung gerak PDJT, jika prosesnya terlalu lama, wali kota dapat mendulukan dengan menerbitkan perwali," katanya.

Ngurah juga mengatakan, solusi jangka pendek yang dapat dilakukan dalam membenahi manajemen PDJT adalah pemilih jajaran direksi. Setiap calon direksi yang mengajukan diri nantinya akan mendapatkan penjelasan oleh tim mengenai potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam sistem transprotasi di Kota Bogor.

"Yang perlu dicari adalah calon pemimpin PDJT yang memiliki visi kedepan sesuai dengan program transportasi Bogor (B-TOP). Harus ada kapten dan wakil kapten yang mampu membawa PDJT ke arah navigasi yang telah ditujukkan," katanya.

Workshop Manajemen PDJT juga dihadiri Wakil Wali Kota Usmar Hariman, Kepala BAPPEDA yang juga menjabat Plt Direktur PDJT, Suharto, Kepala DLLAJ, Achsin Prasetyo, Ketua Organda, M Ishak, pakar dan pengamatan Transportasi Rudy TH Miharja.

"Harus disepakati PDJT cukup satu direksi saja, dan merubah status PDJT menjadi perseroan terbatas," kata Plt Direktur PDJT, Suharto.