Karawang (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap agar pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tetap menjaga suasana yang kondusif untuk menjaga keberlangsungan usaha.
"Di masa PPKM Darurat, dalam melakukan pengawasan ke perusahaan, butuh kerja sama instansi lain," katanya di sela peninjauan vaksinasi di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Karawang, Jawa Barat, Sabtu.
Baca juga: Menaker minta perusahaan izinkan pekerja kormobid dan ibu hamil WFH saat PPKM Darurat
Menurut dia, kordinasi antarinstansi di masa PPKM Darurat ini akan menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan usaha.
Ia mengatakan kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, Satpol PP dalam waktu bersamaan saat pelaksanaan PPKM Darurat di perusahaan dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang kondusif bagi keberlangsungan usaha.
"Jadi pengawasan PPKM Darurat itu butuh kerja sama antarinstansi. Jangan sampai (perusahaan) didatangi oleh pengawas, Satgas atau instansi lain dengan pertanyaan yang sama," katanya.
Baca juga: Menaker terbitkan surat edaran minta perusahaan agar patuhi PPKM Darurat
Menaker mengingatkan agar pengawasan dilakukan tanpa membuat panik pihak perusahaan.
Terkait masih adanya perusahaan yang hingga kini belum memiliki Satgas Penanganan COVID-19, Menaker menyarankan agar Karawang bisa meniru DKI Jakarta.
Ia mengatakan pemerintah DKI Jakarta melarang beroperasi perusahaan yang tidak memiliki Satgas Penanganan COVID-19.
Baca juga: Menaker ingatkan pekerja taati larangan mudik Lebaran
"Jadi kalau ada perusahaan yang tidak ada Satgas Penanganan Covid-19, itu tidak boleh beroperasi. Perusahaan itu ditutup sampai ada Satgas Penanganan COVID-19. Kebijakan itu cukup bagus dan perlu ditiru, karena tidak sulit membuat Satgas Penanganan COVID-19," katanya.
Menaker berharap PPKM Darurat tetap menjaga keberlangsungan usaha
Sabtu, 10 Juli 2021 17:52 WIB
Di masa PPKM Darurat, dalam melakukan pengawasan ke perusahaan, butuh kerja sama instansi lain.