Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, menggelar simulasi pemberian vaksin COVID-19 di Puskesmas Tapos pada Kamis ini yang akan dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Pejabat sementara Wali Kota Depok Dedi Supandi di Depok, Kamis, mengatakan simulasi dilakukan sesuai prosedur operasional standar (SOP) apabila vaksin itu telah ada.
Baca juga: Depok ingin jadi sasaran prioritas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama
Baca juga: Ridwan Kamil usulkan warga Depok dapat vaksin COVID-19 tahap pertama
Saat ini, katanya, pihaknya belum menerima vaksin COVID-19 yang akan diberikan untuk warga Kota Depok. Tetapi jika vaksinnya sudah ada maka warga bisa mendapatkan di puskesmas di seluruh wilayah Kota Depok.
Dalam simulasi vaksin tersebut, terlebih dahulu ada penjelasan tentang vaksinasi dari ahli vaksin Universitas Indonesia (UI) dan persiapan serta strategi vaksinasi di Jawa Barat.
Sementara itu Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan pemberian vaksin akan dilakukan pada November dan Desember 2020.
Baca juga: Pemerintah berencana lakukan vaksinasi COVID-1 pada 160 juta penduduk
Pemerintah Kota Depok akan memberikan vaksin COVID-19 kepada 290 ribu warga Depok dengan prioritas tenaga kesehatan dan petugas layanan publik.
Ia menjelaskan total yang divaksin 60 persen dari jumlah penduduk Depok, jadi sekitar 1,4 juta jiwa. Untuk tahap awal itu 20 persennya dulu. Jadi sekitar 290 ribu orang yang akan divaksin.
Pemberian vaksin sasaran 60 persen dari total warga, tapi prioritas utama 20 persen warga terlebih dahulu. Berdasarkan keputusan dari Kemenkes, penerima vaksin adalah petugas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik dengan rentang usia 18-59 tahun.
Setelah 20 persen warga Depok divaksin, 40 persen warga lainnya akan menunggu keputusan dari Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Pusat.
Simulasi pemberian vaksin COVID-19 di Depok akan dihadiri Gubernur
Kamis, 22 Oktober 2020 9:25 WIB
Pemerintah Kota Depok akan memberikan vaksin COVID-19 kepada 290 ribu warga Depok dengan prioritas tenaga kesehatan dan petugas layanan publik.