DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, menganggarkan Rp10 miliar pada APBD Kota Bogor tahun 2025, untuk kelanjutan operasional transportasi massal Biskita Transpakuan yang tidak lagi disubsidi oleh Pemerintah Pusat tahun depan.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil di Kota Bogor, Sabtu, mengatakan operasional Biskita Transpakuan akan berlanjut dengan mekanisme yang sama dengan yang selama ini berjalan, yaitu pembelian layanan atau buy the service (BTS).
“Karena kemampuan anggaran saat ini banyak yang diperlukan, kami baru bisa menganggarkan untuk buy the service itu sekitar Rp10 miliar untuk tahun 2025,” kata Adityawarman.
Ia menjelaskan, anggaran yang diberikan untuk kelanjutan operasional Biskita Transpakuan ini, masih belum sebesar yang dibutuhkan.
Baca juga: DPRD Kota Bogor minta Perumda Trans Pakuan buka data tentang pengelolaan Biskita
Baca juga: DPRD Kota Bogor pertanyakan pencabutan subsidi biskita
Di mana sebelumnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menyampaikan, kebutuhan anggaran untuk operasional transportasi massal tersebut sebesar sekitar Rp50 miliar.
“Karena memang beberapa kebutuhan kita kan RTLH, dan antisipasi bencana di Kota Bogor dan lain-lain. Sehingga dari anggaran yang bisa kita posting untuk buy the service sekitar Rp10 miliar,” jelasnya.
Secara teknis, kata Adityawarman, kelanjutan operasional Biskita Transpakuan ada di Dishub Kota Bogor, yang akan menyesuaikan terhadap anggaran yang dihasilkan.
Di samping itu, ia berharap pelaksanaan Biskita Transpakuan dikaji dengan seksama. Sebab anggaran operasional untuk melanjutkan BTS cukup besar bagi Kota Bogor.
“Berharapnya nanti ada juga kebijakan provinsi ataupun pusat terhadap kontribusi kegiatan BTS itu. Karena memang kalau dibebankan semua di kota Bogor ini cukup besar biayanya,” ucapnya.
Baca juga: Ketua DPRD minta Pemkot Bogor cari terobosan untuk pembiayaan Biskita
Diketahui, Pemkot Bogor diminta mengambil alih pengelolaan transportasi massal Biskita Transpakuan secara mandiri, karena subsidi program BTS dari Kemenhub ini akan berakhir pada 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah, di Kota Bogor, Rabu (3/7), mengatakan BPTJ Kemenhub meminta Pemkot Bogor mengambil alih pengelolaan transportasi massal ini pada akhir 2024. (KR-SBN)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024