Bekasi (Antara Megapolitan) - Warga di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, mempertanyakan pencairan dana kompensasi bau dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum kunjung cair sejak Juli 2016.
"Dana kompensasi ini seharusnya cair pada triwulan ketiga bulan Juli 2916, tapi sampai saat ini belum juga cair sejak swakelola DKI," kata Ketua RT01/RW05 Kelurahan Ciketing Udik, Gunin di Bekasi, Selasa.
Gunin mewakili 18.192 warga yang tinggal di Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Sumurbatu dan Kelurahan Cikiwul telah melontarkan pertanyaan itu kepada pihak terkait, namun hingga kini belum memperoleh jawaban yang konkret.
Dikatakan Gunin, warga tersebut rencananya akan melakukan aksi demonstrasi menuntut dana kompensasi bau dengan turun ke jalan dalam waktu dekat.
Menurutnya, warga sudah kesal dengan janji-janji DKI, bahkan Rabu (26/10), mereka berencana turun ke jalan untuk berunjuk rasa, namun rencana itu digagalkan oleh tokoh masyarakat setempat.
"Hampir banget mereka turun ke jalan, untungnya kami tahan dan massa mengerti," katanya.
Gunin mengatakan, situasi itu telah diprediksi mayoritas warga setempat, sebab setelah diswakelola oleh DKI pada Juni 2016, bantuan dari Pemprov Jakarta itu cenderung telat.
"Makanya pas wacana TPST diswakelola DKI, kami sempat menolak karena khwatir seperti ini," katanya.
Dia pun berharap agar DKI turun ke lapangan guna menjelaskan persoalan tersebut secara langsung kepada warga, karena hingga kini, warga tidak mengetahui penyebab keterlambatan dana kompensasi itu.
"Kami tidak bisa terus menahan warga, karena kalau tidak ada kejelasan pasti bakal turun ke jalan. Kami saja sampai sekarang tidak tahu kenapa bantuannya tidak dikirim," katanya.
Irwan (29) warga Kelurahan cikiwul mengatakan, keluarganya belum menerima dana kompensasi bau sampah TPST Bantargebang sejak September lalu.
"Padahal, ketika dikelola oleh swasta dana itu tak pernah telat. Setiap akhir tri wulan menerima Rp200 ribu, karena dipotong Rp100 ribu untuk pembangunan," katanya.
Dia pun berharap agar pemerintah memperhatikan warga yang tinggal di dekat TPST Bantargebang karena bantuan yang dijanjikan oleh DKI akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
"Misalnya membeli air minum, makanan dan keperluan lainnya. Bantuan dari DKI sangat membantu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Dana kompensasi ini seharusnya cair pada triwulan ketiga bulan Juli 2916, tapi sampai saat ini belum juga cair sejak swakelola DKI," kata Ketua RT01/RW05 Kelurahan Ciketing Udik, Gunin di Bekasi, Selasa.
Gunin mewakili 18.192 warga yang tinggal di Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Sumurbatu dan Kelurahan Cikiwul telah melontarkan pertanyaan itu kepada pihak terkait, namun hingga kini belum memperoleh jawaban yang konkret.
Dikatakan Gunin, warga tersebut rencananya akan melakukan aksi demonstrasi menuntut dana kompensasi bau dengan turun ke jalan dalam waktu dekat.
Menurutnya, warga sudah kesal dengan janji-janji DKI, bahkan Rabu (26/10), mereka berencana turun ke jalan untuk berunjuk rasa, namun rencana itu digagalkan oleh tokoh masyarakat setempat.
"Hampir banget mereka turun ke jalan, untungnya kami tahan dan massa mengerti," katanya.
Gunin mengatakan, situasi itu telah diprediksi mayoritas warga setempat, sebab setelah diswakelola oleh DKI pada Juni 2016, bantuan dari Pemprov Jakarta itu cenderung telat.
"Makanya pas wacana TPST diswakelola DKI, kami sempat menolak karena khwatir seperti ini," katanya.
Dia pun berharap agar DKI turun ke lapangan guna menjelaskan persoalan tersebut secara langsung kepada warga, karena hingga kini, warga tidak mengetahui penyebab keterlambatan dana kompensasi itu.
"Kami tidak bisa terus menahan warga, karena kalau tidak ada kejelasan pasti bakal turun ke jalan. Kami saja sampai sekarang tidak tahu kenapa bantuannya tidak dikirim," katanya.
Irwan (29) warga Kelurahan cikiwul mengatakan, keluarganya belum menerima dana kompensasi bau sampah TPST Bantargebang sejak September lalu.
"Padahal, ketika dikelola oleh swasta dana itu tak pernah telat. Setiap akhir tri wulan menerima Rp200 ribu, karena dipotong Rp100 ribu untuk pembangunan," katanya.
Dia pun berharap agar pemerintah memperhatikan warga yang tinggal di dekat TPST Bantargebang karena bantuan yang dijanjikan oleh DKI akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
"Misalnya membeli air minum, makanan dan keperluan lainnya. Bantuan dari DKI sangat membantu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016