Ukur efisiensi energi, Pemkab Bogor evaluasi WFH ASN

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengevaluasi pelaksanaan kerja dari rumah (WFH) aparatur sipil negara (ASN) untuk mengukur dampaknya terhadap efisiensi energi dan penggunaan bahan bakar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika di Cibinong, Jumat, mengatakan, uji coba WFH yang dilaksanakan perdana melibatkan sekitar 2.130 ASN atau sekitar 10 persen dari total ASN di lingkungan Pemkab Bogor.

Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan langkah awal untuk melihat sejauh mana pola kerja fleksibel dapat berkontribusi terhadap penghematan sumber daya, terutama energi listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

“Evaluasi akan kita lakukan dalam satu bulan ke depan untuk melihat seberapa efisien kegiatan ini berdampak terhadap pengurangan penggunaan BBM maupun energi listrik,” ujar Ajat.

Ajat menuturkan, sebelum pelaksanaan WFH, seluruh perangkat daerah telah diminta menyusun rencana kerja harian guna memastikan aktivitas tetap berjalan optimal meski dilakukan dari rumah.

Dari hasil pemantauan hari pertama, ia menyebut tidak ada aktivitas pemerintahan yang terhenti. ASN tetap menjalankan tugas sesuai rencana kerja yang telah disusun dan tetap dapat dipanggil hadir apabila dibutuhkan.

Selain itu, sejumlah perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap menjalankan kerja dari kantor (WFO) secara penuh, seperti rumah sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Ia juga menyebut terdapat kecamatan yang tidak menerapkan skema kerja fleksibel dan tetap bekerja penuh dari kantor guna memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Ajat menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan harus berjalan 100 persen, meskipun sebagian ASN menjalankan tugas melalui skema WFH.

“Pelayanan tetap 100 persen, dan ketika diperlukan ASN tetap hadir. Ini yang menjadi komitmen kami agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Lebih lanjut, dia berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku hemat energi hingga ke tingkat keluarga ASN.

Menurut dia, kebiasaan hemat energi yang dimulai dari ASN diharapkan dapat menular ke masyarakat luas, sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya energi.

Pemkab Bogor akan terus memantau hasil uji coba ini secara berkala untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya terkait penerapan kerja fleksibel di lingkungan pemerintah daerah.