Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama para pemangku kepentingan sektor maritim menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (10/2).
Forum ini bertujuan membangun kolaborasi strategis guna mendorong pemberdayaan angkutan laut dan industri galangan kapal nasional secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Dewan Penasehat KADIN Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Ketua Umum IPERINDO Anita Puji Utami, serta perwakilan pemerintah, swasta, dan akademisi.
Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan bahwa penguatan industri galangan kapal membutuhkan kebijakan afirmatif yang konsisten, sebagaimana diterapkan di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Ia juga menyatakan kesiapan KADIN untuk terlibat aktif dalam satuan tugas pemerintah guna membantu mengatasi berbagai hambatan di lapangan.
“Kami ingin ikut membantu debottlenecking di dunia usaha. Pada esensinya, pengusaha ingin maju dan berkembang serta membuka lapangan kerja,” ujar Anindya.
Sementara itu, Hashim S. Djojohadikusumo menilai revitalisasi industri galangan kapal dan pelayaran memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Pemerintah sendiri tengah menyiapkan sejumlah insentif strategis untuk membangkitkan industri galangan kapal nasional, di antaranya pembebasan bea masuk komponen serta skema pembiayaan jangka panjang dengan tenor hingga 30 tahun. Kebijakan ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan bahwa pengembangan industri galangan kapal tidak terlepas dari kelancaran pasokan bahan baku, khususnya besi dan baja. Oleh karena itu, pemerintah berperan dalam menyiapkan instrumen kebijakan yang berpihak pada industri nasional.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti besarnya potensi pasar domestik. Saat ini terdapat sekitar 2.491 kapal di Indonesia yang berusia lebih dari 25 tahun dan berpotensi untuk diganti.
“Industri kita bisa maju, makanya demand domestik harus diamankan. Ada 2.491 kapal yang umurnya lebih dari 25 tahun, itu pasti akan diganti,” kata Purbaya. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk mendorong kebijakan agar harga kapal produksi dalam negeri menjadi lebih kompetitif.
Ketua Umum IPERINDO Anita Puji Utami menyatakan kesiapan galangan kapal nasional untuk membangun berbagai jenis kapal tanker bagi Pertamina maupun perusahaan pelayaran swasta. Namun, ia menyoroti sejumlah tantangan struktural, seperti perizinan yang berlapis, lamanya proses impor peralatan hingga 2–3 bulan, serta belum terintegrasinya prosedur antar kementerian yang berdampak pada tingginya biaya logistik dan demurrage.
Anita juga mendorong pemberian insentif bagi perusahaan pelayaran yang membangun kapal di dalam negeri, termasuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sementara itu, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menekankan pentingnya membangun ekosistem maritim yang sehat melalui sinergi tiga pilar utama, yakni industri galangan kapal, perusahaan pelayaran, dan dukungan pembiayaan. Ia mengusulkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, seperti sistem turnkey dengan dukungan bank garansi atau letter of credit (LC), untuk memitigasi risiko dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.
Dalam forum tersebut, Ketua Bidang X BPP HIPMI Jay Singgih juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap sektor pelayaran dan perkapalan. Ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan, kemudahan berusaha, serta kepastian regulasi guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, revitalisasi industri membutuhkan kebijakan yang seimbang antara mendukung pengusaha galangan kapal dan pelaku usaha pelayaran. Dukungan yang proporsional dan berkelanjutan diyakini akan memperkuat sinergi sektor maritim, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Melalui FGD ini, KADIN berharap terbangun langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat revitalisasi industri galangan kapal dan pelayaran nasional, sehingga mampu menjadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi maritim Indonesia.
Pewarta: Feru LantaraUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
